Merger Bank Banten-BJB Mandek

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 29 Mei 2020 - 16:42:22 WIB   |  dibaca: 442 kali
Merger Bank Banten-BJB Mandek

TETA P BEROPERASI : Kantor Bank Banten di Jalan Jenderal Sudirman, Kemang, Kota Serang, Kamis (28/5). Rencana merger Bank Banten dengan Bank Bjb sampai saat ini belum menunjukan perkembangan.

SERANG, BANTEN RAYA - DPRD Provinsi Banten memertanyakan progres merger Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Sebab, belum ada laporan atau informasi lanjutan terkait rencana tersebut. Padahal, penandatanganan letter of intent (LOI) antara Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) sudah dilakukan sebulan yang lalu.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengeluarkan pers rilis nomor Sp 32/DHMS/OJK/IV/2020 tentang penggabungan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten. Isinya, OJK segera memproses permohonan rencana penggabungan usaha kedua bank plat merah itu.

Rencana itu sudah tertuang dalam LOI yang ditandatangani per 23 April 2020. Dalam kerangka LOI itu, Bank Banten dan BJB melaksanakan kerja sama bisnis, termasuk dukungan BJB terkait kebutuhan likuidasi Banten Banten. Itu antara lain dengan menempatkan dana line money market dan atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kebijakan itu diambil pasca Pemprov Banten memindahkan rekening umum kas daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB. Itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tertanggal 21 April 2020.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, sejak pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB pihaknya belum menerima laporan atau tembusan lagi dari Pemprov Banten. Itu termasuk mengenai progres merger yang ditandai adanya LOI dua gubernur sebulan lalu.

"Kita dapat informasi yang terakhir ya itu saja yang ketika pengalihan RKUD, sejak itu belum ada informasi. Bahkan kita yang proaktif, cari-cari informasi ke Bank Banten, ke BGD (Banten Global Development). Pemprov enggak ada informasi," ujarnya kepada Banten Raya, Kamis (28/5).

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menuturkan, alih-alih mendapat informasi dari pemprov atau PT BGD selaku induk perusahaan Bank Banten, pihaknya malah mencari informasi sendiri. Sebelum Hari Raya Idul Fitri Komisi III aktif berkomunikasi dengan manajemen Bank Banten maupun PT BGD."Kita ingin (tahu) kesepakatan LOI waktu di istana dengan Jokowi ini seperti apa? Kan belum jelas juga. BJB sikapnya seperti apa? Ingin tahu step-step (langkah)-nya seperti apa," katanya.

Diungkapkan Gembong, adapun dalam komunikasi terakhir, Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa menerangkan jika progres merger berjalan lambat. Terkait hal tersebut manajemen Bank Banten direncanakan akan memberikan laporannya ke Komisi III dalam waktu dekat ini."Itu info terakhir saya kontak waktu sebelum lebaran pekan kemarin. (operasional Bank Banten) jalan, masih jalan. Situasi begini sebenarnya kami ingin undang OJK, inginnya kita ke Jakarta cuma kan lagi kayak begini (pandemi Covid-19-red). Bisa enggak OJK kita undang ke Komisi III, ini lagi kita konfirmasi," ungkapnya.

Politikus PKS itu khawatir, kebijakan yang telah diambil oleh gubernur ini akan menjadi blunder. Pasalnya, ada kemungkinan BJB enggan dimerger dengan Bank Banten. Hal itu ditunjukkan dengan surat yang dilayangkan Gubernur Banten yang meminta agar Presiden Joko Wiidodo membantu prosesnya.

Catatan Banten Raya, permohonan gubernur itu tertuang dalam surat nomor 580/933-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut bersifat penting dengan perihal progres pasca LOI antar Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat. Surat ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo.

"Itu menunjukkan bahwa BJB mungkin ada keengganan atau apa. Memang perlu ada dorongan tapi perlu kita ingat BJB ini kan perusahaan Tbk (terbuka). Perusahaan tak sepenuhnya milik Pemprov Jabar, harus ada RUPS (rapat umum pemegang saham) penentuan merger atau apa," tuturnya.

Gembong menyarankan, ketimbang menunggu proses merger yang belum jelas, alangkah baiknya pemprov menghidupkan Bank Banten. Salah satunya adalah mengembalikan RKUD untuk dikelola oleh mereka.

"Khawatirnya kita terperangkap nih, Bank Banten tidak bisa kemana-mana, khawatirnya begitu. Sudahlah, dari pada menunggu BJB kita hidupkan lagi Bank Banten. Balikin lagi RKUD ke Bank Banten," ujarnya.

Pengamat perbankan Saiful M Ruky mengaku pesimistis merger Bank Banten ke dalam BJB bisa terwujud. Pasalnya, pada 2018 pihaknya pernah melakukan kajian atas Bank Banten saat Bank Rakyat Indonesia (BRI) berniat menanamkan investasinya."Saya enggak yakin BJB mau, BRI saja mundur yang lebih kaya, lebih ada kewajiban moral karena ada UMKM. BJB mungkin kewajiban moral karena dulu sama-sama Banten," tegasnya.

 Bahkan dia sedari awal sangat menyayangkan langkah Pemprov Banten yang mengakuisisi Bank Pundi untuk pembantukkan Bank Banten. Sebab, dia sangat paham betul kondisi Bank Pundi saat itu."Saya memang memahami betul Bank Banten sampai ke dapur-dapurnya. Sejak Bank Pundi sebelum dibeli oleh pemda itu akan dijual ke MNC. Minta bantu mereview dan menilai kira-kira berapa saya medan akhirnya lakukan due diligence (uji tuntas-red). Sampai akhirnya tidak jadi, MNC tidak jadi dan malah dibeli oleh Pemprov Banten," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Bank Banten Kemal Idris belum bisa dmintai keterangannya terkait progres merger Bank Banten ke dalam BJB. Yang bersangkutan tak merespons upaya konfirmasi yang dilayangkan Bank Banten Raya. Panggilan sambungan seluler dan pesan singkat yang dikirim tak berbalas.Pun demikian dengan Sekda Banten Al Muktabar yang juga tak merespon upaya serupa yang dilakukan wartawan. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook