Emak-emak Datangi Kelurahan Samangraya

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 03 Juni 2020 - 12:45:00 WIB   |  dibaca: 79 kali
Emak-emak Datangi Kelurahan Samangraya

MENUNGGU PENJELASAN : Puluhan emak-emak warga Lingkungan Kalengtemu, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, mendatangi kantor kelurahan untuk memprotes pendistribusian bansos yang dinilai tidak tepat sasaran, Selasa (2/6).

CILEGON, BANTEN RAYA – Puluhan emak-emak dari Lingkungan Kalengtemu, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, menggeruduk kantor kelurahan, Selasa (2/6). Kedatangan emak-emak tersebut untuk memprotes Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang dinilai tidak tepat sasaran.     

Yuli (30), salah satu warga mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan BST yang dibagikan kepada warga beberapa pekan sebelumnya. Sebab, banyak warga yang tidak mampu malah tidak mendapatkan BST senilai Rp600 ribu tersebut.

“Sebelumnya kami itu dimintai fotokopi KK (kartu keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Namun kenyataannya banyak dari warga tidak mampu yang tidak dapat, malah hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan oknum kelurahan saja yang dapat. Kami protes soal ini,” ujarnya kepada wartawan.

Yuli menjelaskan, sebelumnya perwakilan emak-emak juga sudah menanyakan hal tersebut kepada pihak kelurahan. Namun pihak kelurahan meminta untuk ditanyakan langsung kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon. Setelah dari dinsos dilemparkan kembali kepada pihak kelurahan.

“Kami disuruh kelurahan untuk menanyakan kepada Ketua RW setempat dan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon. Namun lagi-lagi kembali diarahkan untuk menanyakan kepada pihak kelurahan.

Kondisinya itu keluarganya (oknum) orang mampu semua punya mobil kontrakan dan warga yang dapat juga yang deket sama RT dan RW orang-orang mampu yang dapat," jelasnya.Pantauan di lapangan, para emak-emak tersebut hanya ditemui oleh staf kelurahan. Sementara lurah dan kepala seksi tidak terlihat dan hadir di kantornya.

Sementara itu, Kepala UPT Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinsos Kota Cilegon Yusuf Han mengakui, Bantuan Covid-19, khususnya BST senilai Rp600 ribu dari Kemensos yang dibagikan pada H–3 Idul Fitri kepada 15.867 penerima menggunakan data kementerian dan dari RT yang belum tervalidasi.

Secara data 40 persennya atau sekitar 8 ribu penerima memakai data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), dan sisanya yaitu data yang dikumpulkan oleh kelurahan dari RT dan RW. Data SIKS-NG sendiri merupakan data tidur yang belum dilakukan verifikasi atau validasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, termasuk data dari warga juga belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga dimungkinkan masih ada data ganda, penerima bantuan ganda, serta penerima yang sudah tidak berhak dan meninggal.

”Ada kenyataannya saat padanan data itu terdapat banyak indikasi dan aturan kriteria satu keluarga penerima masih ada kepala keluarga dapat dan anaknya dapat, dan data ganda atau dobel, masalah bansos ada penerima bansos belum valid harus dipadankan data untuk menghindari dobel bansos, termasuk juga yang tidak masuk. Data yang dipakai data ekstrim yang tidak mengenal kaya, miskin, mati, dan hidup,” paparnya.

Yusuf menyampaikan, karena data yang tidak divalidasi tersebut, membuat sebagian bantuan tidak tepat sasaran atau penerima tidak valid. Hal itu juga sudah terjadi dan sebagian juga dikembalikan. Pihaknya mengasumsikan hanya ada 75 persen penerima yang tetap sasaran, mengingat data yang belum divalidasi baik penerima ganda, sudah menjadi kaya dan juga menerima bantuan lebih dari satu kali atau kepala keluarga mendapatkan bantuan dan anaknya juga dapat, yang meninggal. Sebab, data yang dipakai sebagian juga merupakan data tidur atau yang ada di SIKS-NG.“Beberapa sudah ada yang masuk berita acara yang penghapusan, 75 persen tepat sasaran,” imbuhnya.

Nantinya, papar Yusuf, pihaknya meminta kepada kelurahan untuk kembali melakukan validasi data setelah Covid-19 selesai, sehingga data benar-benar menjadi valid. Namun, hal itu tentunya tidak bisa dilakukan saat pandemi sekarang. Bahkan, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran juga tidak bisa diminta untuk mengembalikan bantuan, sehingga nanti akan fokus kepada pembaharuan data saja.“Tidak akan ditarik kalau yang sudah dapat. Akan difokuskan kepada validasi data lewat musyawarah kelurahan. Sebab, data itu dari kelurahan,” paparnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook