4.921 Warga Belum Ber-KTP Elektronik

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 03 Juni 2020 - 12:47:41 WIB   |  dibaca: 56 kali
4.921 Warga Belum Ber-KTP Elektronik

CILEGON, BANTEN RAYA - Ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) cukup banyak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Kota Cilegon yang mengantongi Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el yang dikeluarkan saat blanko kosong. Sehingga, Disdukcapil Kota Cilegon mengajak masyarakat untuk segera membuat dokumen kependudukan, khususnya yang saat ini masih memegang Suket untuk digantikan KTPel.

Kepala Seksi (Kasi) Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Komunikasi Heryati menjelaskan, saat ini stok blanko KTP elektronik di Kota Cilegon sebanyak 10.791 keping.

Masih banyaknya blanko tersebut, pencetakan KTP dianggap tidak akan mengalami kendala. Lalu, Ia mengimbau masyarakat yang masih mengantongi Suket untuk segera menukarkan Suket dengan KTP-el."Sisa Suket 4.921. Ini jumlah masyarakat yang masih memegang Suket," ujar perempuan yang kerap disapa Heti tersebut, Selasa (2/6).

Kata Heti, saat ini Disdukcapil Kota Cilegon sedang menargetkan nol Suket, artinya tidak ada satupun masyarakat yang masih memegang surat tersebut sebagai identitas kependudukan. Selain mengajak masyarakat menukar Suket dengan KTP-el, Disdukcapil Kota Cilegon akan memermudah pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus menjelaskan, Pemkot Cilegon membuka layanan pembuatan administrasi kependudukan secara online. Angka pelayanan administrasi kependudukan secara online masuk kategori tinggi, karena rata-rata per bulan mencapai 2 ribu. "Tidak berbeda dengan pelayanan secara tatap muka secara langsung di kantor, rata-rata per bulan sebanyak itu," katanya.

Menurutnya, dengan data tersebut menunjukkan respons masyarakat sangat bagus terhadap pelayanan administrasi kependudukan secara online. Guna meminimalisasi tatap muka, Dinsdukcapil menggandeng Kantor Pos sebagai pihak yang mengantarkan dokumen kependudukan milik masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya besar untuk datang ke Kantor Dinas Dukcapil.

Masyarakat, lanjut Nufus, hanya dikenakan biaya antar dokumen oleh pihak Kantor Pos senilai Rp14 ribu. "Jadi kan secara teknis, setelah merekam di kecamatan, masyarakat melakukan pemberitahuan melalui WA ke operator Disdukcapil, selanjutnya setelah dicetak, akan diminta pilihan ingin dikirim melalui pos atau diambil langsung. Mayoritas semuanya memilih dianter oleh Kantor Pos," terangnya.

Lebih lanjut Nufus mengatakan, pihaknya berencana akan menerapkan program layanan online tersebut kendati masa pandemi korona telah selesai. "Selain respons masyarakat bagus, juga bisa meminimalisir potensi pelanggaran dalam pembuatan dokumen kependudukan, misalnya modus percaloan," ucapnya. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook