Syarat Interpelasi Gubernur Terpenuhi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 03 Juni 2020 - 15:11:13 WIB   |  dibaca: 103 kali
Syarat Interpelasi Gubernur Terpenuhi

GALANG DUKUNGAN : Ketua Fraksi PDIP Banten Muhlis (kiri) bersama anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat (kanan) menunjukan dokumen usulan hak interpelasi kepada Gubernur Banten yangs udah ditandatangani di Ruang Fraksi PDIP Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (2/6).

SERANG, BANTEN RAYA - Sebanyak 15 anggota dari tiga fraksi DPRD Provinsi Banten menandatangani usulan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, Selasa (2/6). Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat minimal pengajuan interpelasi yaitu 15 anggota dari dua fraksi. Meski demikian, usulan itu masih belum disampaikan secara resmi ke pimpinan DPRD.

Informasi yang dihimpun, 15 anggota DPRD Banten yang sudah menandatangani hak interpelasi berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 13 orang. Mereka adalah Muhlis, Barhum, Madsuri, Ade Suryana, Ida Rosida Lutfi, Sri Hartati, Eri Suheri, Indah Rusmiati, Yeremia Mendrofa, Anita Indahwati, Jamin, Toha dan Sugianto. Kemudian dari Fraksi NasDem-PSI Marreta Dian Arthanti serta dari Fraksi Gerindra Ade Hidayat.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP menjadi inisiator usulan hak interpelasi kepada gubernur. Penandatanganan usulan dari anggota mulai dilakukan di Ruang Fraksi PDIP DPRD Banten pada 19 Mei lalu. Interpelasi dilakukan untuk membedah terkait kebijakan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis membenarkan sudah ada 15 anggota DPRD Banten yang menandatangani usulan interpelasi ke gubernur. Dua orang berasal dari luar Fraksi PDIP yang turut serta atas nama dari sebagai anggota bukan mewakili fraksi. "Yang dari luar Fraksi PDIP atas nama pribadi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6).

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu menuturkan, walau sudah mengumpulkan 15 tanda tangan namun pihaknya belum mengajukan interpelasi secara resmi ke pimpinan DPRD. Sebab, pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat dengan mereka yang sudah memberikan dukungan interpelasi."Karena ini sudah bukan lagi hanya melibatkan Fraksi PDIP, nanti kita akan musyawarahkan dengan Pak Ade Hidayat dan Ibu Maretta," katanya.

Ia menegaskan, meski sudah memenuhi syarat minimal pengajuan interpelasi namun Fraksi PDIP masih membuka kesempatan bagi anggota DPRD lainnya untuk bergabung. Pihaknya masih menunggu fraksi lain yang kini masih melakukan konsultasi dengan partainya masing-masing."Mudah-mudahan bisa bersama. Kami juga masih menunggu kawan-kawan fraksi lain yang ingin ikut sama-sama dalam pengajuan hak interpelasi ini," ungkapnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, interpelasi merupakan hak yang melekat apda setiap anggota DPRD Banten. Langkah itu bisa diambil jika dirasa para wakil rakyat membutuhkan keterangan langsung dari gubernur.   

Ia merasa langkah yang dilakukannya sudah seharusnya ditempuh untuk membedah terkait kebijakan pemindahan RKUD."Ini langkah normatif yang dilakukan saya sebagai Anggota DPRD Banten yang merupakan representasi dari masyarakat. Saya harus bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD sehingga semuanya jelas," katanya.

Ade mengungkapkan, kebijakan pemindahan RKUD sudah banyak menimbulkan polemik. Meski demikian, penjelasan secara utuh belum disampaikan oleh pihak eksekutif. Ia membantah, interpelasi yang diambilnya bersifat politis karena pada dasarnya hak itu merupakan hal yang biasa."Saya pikir interpelasi merupakan langkah biasa diajukan oleh DPRD. Bertanya kepada kepala daerah untuk mendapatkan jawaban utuh," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengaku, dirinya belum menerima pengajuan hak interpelasi secara resmi. "Belum ada masuk. Saya di kantor sampai pukul 17.00 tadi belum ada yang masuk," tuturnya.

Ia memersilakan kepada anggota mengajukan hak interpelasi. Sesuai tata tertib DPRD, hak itu bisa dilakukan dengan syarat minimal ada 15 anggota yang mengusulkan dari minimal dua fraksi."Itu adalah hak politik dimiliki oleh anggota DPRD. Jika syarat usulan terpenuhi maka dilanjutkan melalui rapat paripurna untuk minta persetujuan anggota minimal 50 persen plus satu. Itu mekanismenya," pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook