Pemprov Kena Bunga 6 Persen

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 03 Juni 2020 - 15:18:59 WIB   |  dibaca: 111 kali
Pemprov Kena Bunga 6 Persen

SERANG, BANTEN RAYA- Pinjaman dana (utang) yang diajukan Pemprov Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) senilai Rp 800 miliar ternyata memiliki bunga. Menurut informasi yang dihimpun, BJB mematok bunga sebesar 8 persen, namun ditawar oleh pemprov sebesar 6 persen.

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum saat dikonfirmasi Banten Raya menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, utang Pemprov Banten ke BJB ternyata berbunga sebesar enam persen. Menurutnya, hal itu dinilai sebagai sebuah kecerobohan. Sebab dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan pemprov ke DPRD justru tertulis jika usulan pinjaman itu tanpa bunga.

"Dapat info tadi dari teman-teman, itu (bunganya) enam persen. Wallahualam, saya baru dapat info tadi (kemarin).  Besok (hari ini) mau dipertegas ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Banten. Saya mau secara person saja (menanyakan)," ujar Barhum saat dihubungi Banten Raya, Selasa (2/6).

Politikus PDIP itu sangat menyayangkan jika pada akhirnya pinjaman itu ternyata benar berbunga. Ia tak habis pikir mengapa pemprov bisa begitu saja menerbitkan surat ke DPRD dan menyebut pinjaman itu memiliki bunga nol persen. "Itu akibat dari tidak adanya kehati-hatian pemprov menyampaikan pinjaman dan menyampaikannya dianggap ini tanpa bunga. Ini lemahnya pihak pemprov, dia bisa membunyikan pinjaman tanpa bunga," katanya.

Barhum mengaku sejak awal tak percaya jika pinjaman itu tak berbunga. Sebab, bank merupakan perusahaan yang berorientasi pada bisnis. Yang membuatnya heran, usulan pinjaman itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD.  "Karena bank azasnya bisnis. Saya enggak percaya itu (pinjaman tanpa bunga), dan yang sangat memilukan, disesalkan, ya pemprov tanpa koordinasi ke DPRD sebelumnya," ungkapnya.

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu juga mengkritisi gaya kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang kerap mengambil kebijakan yang kontroversi. Itu terutama soal kebijakan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB. Selanjutnya disusul oleh rencana merger Bank Banten ke dalam BJB. "Disayangkan akhirnya semua juga tidak bisa terkendali. Keuangan, kasda (kas daerah) sampai kosong berbulan-bulan akibat kebijakan merger. Ini kegagalan pemprov juga saya pikir," tuturnya.

Lebih lanjut Barhum juga kurang sepakat terkait rencana pemprov yang akan melakukan refocusing anggaran tahap IV. Hal itu dinilai sia-sia karena kondisi kasda sedang minim. Bahkan untuk penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) warga terdampak Covid-19 saja sulit teralisasi."Ada uang kita di Bank Banten sekarang, tapi dalam pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini lah kecerobohan dari pemprov, tidak komprehensif dulu melakukan langakh kebijakannya. Lalu dengan kondisi seperti ini (pandemi Covid-19) tambah parah akhirnya," tegas Barhum.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, terkait pinjaman pemprov ke BJB pihaknya akan berkoordinasi dengan BPKAD pada hari ini. "Besok (hari ini) kita akan koordinasi dengan BPKAD untuk pastinya seperti apa," katanya.

Terpisah, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti mengaku rencana utang ke BJB belum terealisasi. Disinggung apakah belum terealisasinya pinjaman itu karena adanya bunga pinjaman, dia tak memberikan jawaban. "Belum dilakukan," ujarnya singkat melalui aplikasi whatsapp messenger.

Sementara itu, Pimpinan BJB KCK Banten Budiatmo Sudradzat saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar secara gamblang terkait usulan utang pemprov yang berbunga. "Mohon maaf bukan kapasitas kami di kantor cabang untuk menjawabnya. Bapak (menyebut wartawan) bisa langsung menghubungi corporate secretary Bank BJB kantor pusat, terimakasih," ujar Budiatmo singkat.

Seperti diketahui, pengajuan utang pemprov ke BJB tercantum dalam surat Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut ditujukan ke DPRD Banten. Dalam surat tersebut dijelaskan jika pandemi virus korona telah berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan.

Sedangkan belanja daerah kebutuhan penanganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) harus segera direalisasikan alam waktu dekat.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa transisi administrasi terhadap pengakuan kas dan untuk menutup defisit cash flow, maka Pemprov Banten mengajukan pinjaman ke BJB senilai Rp 800 miliar. Adapun jangka waktu pinjaman sama atau kurang dari satu tahun anggaran. Pinjaman akan dilunasi tanpa dikenakan bunga pinjaman. (rahmat/dewa/ismet)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook