New Normal di Sekolah Perhatikan Keselamatan Anak

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Kamis, 04 Juni 2020 - 15:09:59 WIB   |  dibaca: 172 kali
New Normal di Sekolah Perhatikan Keselamatan Anak

SELAMAKAN ANAK: Sejumlah peserta rapat koordinasi daring yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemarin.

JAKARTA, BANTEN RAYA- Deputi Bidang Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar meminta kepada kementerian terkait, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat saat melakukan penerapan new normal di satuan pendidikan (sekolah).

“Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, bahwa persentase anak terdampak pada usia 0-5 tahun dan 6-17 tahun, masing-masing sebesar 2,3 persen dan 5,6 persen dari keseluruhan orang yang terindikasi positif Covid-19," kata Nahar saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi daring, kemarin.

Ia menilai, data tersebut membuktikan bahwa anak-anak juga terancam dalam situasi pandemi ini, sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar ada rasa aman dan menghilangkan kekhawatirkan para wali murid.

Senada disampaikan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N Rosalin, kebijakan new normal ini harus disertai berbagai protokol yang tepat dan konsisten dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak.

“Perlindungan anak harus dilakukan di mana pun anak-anak berada, termasuk pada saat di satuan pendidikan. Sangat penting bagi pemerintah terutama untuk membicarakan aspek pencegahannya, sehingga diera new normal harapannya tidak ada satu pun anak yang mengalami masalah di satuan pendidikan,” jelas Lenny.

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Yogi Prawira berpandangan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, hak sehat juga hak pendidikan, namun yang harus menjadi fokus utama saat ini adalah hak anak untuk hidup.

“Berbicara tentang anak adalah bicara tentang manusia. Sebagai manusia mereka punya hak, yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan baru kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi jangan terbalik, kita pastikan mereka bisa bertahan, bisa sehat dulu baru kita memikirkan tentang pendidikannya,” tegas Yogi.

Ia mengaku mendapat pandangan tersebut dari diskusi bersama Perhimpunan Guru Indonesia terkait wacana new normal di satuan pendidikan. Dalam masa transisi menuju new normal, IDAI juga menyatakan kesiapan di 34 provinsi mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan assesment teknis.

Sementara itu, Plt. Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khamim menyambut baik masukan dari sejumlah stakeholder dalam rapat koordinasi tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama menyampaikan bahwa sudah dapat dipastikan tahun pelajaran baru tetap akan dimulai awal Juli 2020, namun demikian metode pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh, baik daring maupun luring.

“Dalam masa transisi menuju new normal, setiap kepala dinas pendidikan dan kepala satuan pendidikan di daerah bersama-sama gugus tugas daerah wajib melakukan pemetaan kesiapan daerah sesuai kriteria dan daftar periksa yang sedang disiapkan,” tegas Khamim. (*/satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook