JPS Pemprov untuk 14 Kecamatan

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 04 Juni 2020 - 15:20:40 WIB   |  dibaca: 67 kali
JPS Pemprov untuk 14 Kecamatan

SERAHKAN BANTUAN : Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah disaksikan oleh Kepala Dinsos Banten Nurhana (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada salah seorang warga penerima bantuan, di aula Kantor Kecamatan Kibin, Rabu (3/6).

SERANG, BANTEN RAYA - Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tahap pertama resmi disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengingatkan bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli sembako dan tidak boleh dibelanjakan ke yang lain.

"Bantuan untuk kabupaten dari pemerintah provinsi melalui BRI Alhamdulillah sudah disalurkan. Untuk besarannya Rp500 ribu per KK (kepala keluarga). Bantuan ini harus untuk beli sembako dan enggak boleh untuk yang lain. Pak RT, pak RW, dan Pak Kades bisa memperkuat (arahan-red) ini," kata Tatu usai menyerahkan bantuan secara simbolis di kantor Kecamatan Kibin, Rabu (3/6).

Ia mengungkapkan, Kabupaten Serang mendapat kuota bantuan untuk 56 ribu KK dari Pemprov Banten. Namun bantuan tersebut hanya tersebar di 14 kecamatan dari 29 kecamatan yang ada. "Waktu itu data diminta mendadak ke desa, sementara waktu telah ditetapkan tapi hanya dari 14 kecamatan yang masuk datanya. Saya juga mengimbau penyalurannya harus menerapkan social distancing seperti penyaluran BLT DD," tuturnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, penyaluran bantuan JPS tahap pertama baru dilakukan karena harus memastikan data penerima dalam kondisi valid agar bantuan tepat sasaran. "Ini penyaluran tahap pertama dan bantuan akan diberikan tiga tahap. Jadi Juni, Juli, dan Agustus. Untuk BRI sendiri sudah siap untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kabupaten Serang Sri Rahayu Basuki mengatakan, bantuan JPS dari provinsi tersebut selain menggunakan data yang diajukan desa, juga menggunakan data sektor yang ditentukan langsung oleh Kemensos. "Jadi ada beberapa data sektor dari kementerian, data sektor itu tidak kita ajukan tapi dapat dari provinsi. Data sektor itu di luar yang kita ajukan seperti lansia, orang yang cacat, dan pekerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Yayu. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook