Penyidikan Korupsi PT BGD Rampung

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 04 Juni 2020 - 15:34:16 WIB   |  dibaca: 150 kali
Penyidikan Korupsi PT BGD Rampung

MULAI DIBUKA: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Kota Serang Wahyu Nurjamil (kanan) meninjau ruangan perpustakaan di kantor DKP, Rabu (3/6).

SERANG, BANTEN RAYA- Ditrektorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kerja sama operasional (KSO) antara PT Banten Global Development (BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) tahun 2015, senilai Rp 5,19 miliar. Kasus ini melibatkan Mantan Direktur PT BGD berinisial FPN.

Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syaefudin mengatakan, tiga dari empat berkas tersangka perkara dugaan korupsi KSO antara PT BGD dan PT SLS sudah tahap 21. Keempat tersangka yaitu mantan Direktur PT BGD FPN, Mantan Dirut PT BGD RT, Direktur PT Satria Lautan Biru (SLB) IL, dan Direktur PT SLS.

"Tiga sudah tahap 21 (FPN, RT dan IH), satu lagi masih pemberkasan. Penetapannya 28 Agustus 2019 dan kita limpahkan (3 berkas tersangka) 24 April kemarin . Mereka tidak ditahan karena kondisi pandemi korono," katanya kepada Banten Raya di Mapolda Banten, Rabu (3/6).

Menurut Nunung, selama proses penyidikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi dan 4 orang ahli dari ahli keuangan negara, ahli kerugian keuangan negara, ahli pertambangan dan ahli perikanan. "Barang bukti yang kita amankan, dokumen-dokumen dan uang Rp 1 miliar dari IH dan AF (dir BGD saat ini)," ujarnya.

Diketahui, kasus tersebut mulai diusut Polda Banten sejak September 2018. KSO tersebut dibuat untuk bisnis tambang emas di wilayah Bayah, Kabupaten Lebak dengan kontrak kerja sama selama satu tahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Namun sampai berakhirnya kontrak, PT BGD tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan, modal PT BGD senilai Rp 5,917 miliar tidak kunjung dikembalikan oleh PT SLS. Sehingga pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan.

Sebab, PT BGD selaku BUMD Pemprov Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, direktur utama PT BGD saat itu FPN tetap menyetujuinya. Dalam kasus itu, penyidik telah mengamankan barang bukti berupa bukti transfer PT BGD kepada PT SLS senilai Rp 1,420 miliar. Kemudian, bukti transfer senilai Rp 1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp 1,5 miliar. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook