BGD Bungkam Soal Nasib Bank Banten

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 04 Juni 2020 - 15:44:18 WIB   |  dibaca: 168 kali
BGD Bungkam Soal Nasib Bank Banten

SERANG, BANTEN RAYA - Komisi III DPRD Provinsi Banten meminta agar PT Banten Global Development (BGD) berperan aktif dalam upaya penyehatan Bank Banten. Sebab, jati diri mereka adalah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) serta merupakan wakil dari Pemprov Banten yang memiliki saham di bank plat merah tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat mengatakan, pihaknya tak bisa menerima pernyataan manajemen PT BGD yaitu tak bisa memberikan saran dan masukan terkait Bank Banten. Mereka menggunakan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Seharusnya, BGD melihat jati dirinya dan juga Bank Banten sebagai badan usaha milik daerah (BUMD)."Kalau BUMD itu jangan hanya melihat persepsi dari sudut pandang Undang-undang nomor 40 tentang PT, karena BGD adalah PT dan Bank Banten PT. Kalau dilihat jadi diri BUMD harus menggunakan juga sudut pandang PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD," ujarnya usai kunjungan ke kantor PT BGD, di kawasan Kemang, Kota Serang, Rabu (3/6).

Politikus Gerindra itu menuturkan, BGD merupakan perwakilan Pemprov Banten yang dititipi modal kepada Bank Banten seharusnya bisa memberikan pembinaan, evaluasi dan upaya lainnya."Artinya melalui aparat pemerintah kepada BGD selaku yang dititipkan modal untuk diusahakan ke Bank Banten memberikan pembinaan. Baik pembinaan organisasi, ada evaluasi dan lain sebagainya," katanya.

Komisi III juga menyoroti ketidakaktifan PT BGD terkait Bank Banten saat ada rencana merger bank tersebut ke dalam Bank Jawa Barat Banten (BJB). Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan itu sama sekali tak melibattkan DPRD."Kemudian hari ini MoU (nota kesepahaman) merger, proses selanjutnya LOi (letter of intent). Kenapa ketika ada draf untuk ditandatanganinya MoU merger dengan BJB, BGD tidak mengonsultasikan ke DPRD Banten. Kami sangat kecewa," ungkapnya.

Ade mengajak semua pihak untuk mengawal proses yang kini sedang berjalan di Bank Banten. "Silahkan bekerja akuntan publik. Kita juga patut memertanyakan, silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kita Rp 900 miliar itu jadi apa? Apa jadi kredit ASN atau apa," tuturnya.

Komisaris PT BGD Razid Chaniago mengatakan, BGD selalu berjalan sesuai norma dan aturan yang ada dalam upaya penyelamatan Bank Banten. Sebab, Bank Banten adalah sebuah perusahaan terbuka. Lalu sebagai perbankan itu komunikasinya tentu lebih banyak ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketimbang ke BGD.

"BGD hanya memberikan supporting kemudian apa yang bisa dilakukan BGD sepanjang itu tidak bertengangan ya kita dorong. Dari sisi BGD, BGD tidak bisa memberikan penilaian itu (perusahaan mandiri atau merger). Yang ngurus itukan manajemen Bank Banten, sebaiknya bertanya ke dia. Apakah masih dipertahankan kemandirian ini atau memang harus merger. Konsepnya merger bukan dari BGD, BGD tidak pernah mengeluarkan statement apapun, tapi yang pasti kan Bank Banten kesulitan finansial," ujarnya.

Terkait BGD yang diminta aktif melakukan pembinaan kepada Bank Banten, ia mengaku hal itu sulit untuk dilakukan. Berdasarkan aturan yang berlaku pihaknya tak bisa melakukan intervensi langsung ke Bank Banten selaku PT. Kalau hal itu dilakukan dan menilbulkan dampak negatif maka BGD harus bertanggung jawab.

 Soal dorongan komisi III agar PT BGD mengikuti jati diri sebagai BUMD sesuai PP nomor 54 tahun 2017 pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu. "Nanti kita pelajari secara utuh norma-normanya. Dalam hal ini kan menyangkut publik jadi kita harus benar-benar pelajari," tegasnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook