Pinjaman Pemprov Tak Cair

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 04 Juni 2020 - 15:50:23 WIB   |  dibaca: 164 kali
Pinjaman Pemprov Tak Cair

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten mengakui bahwa pinjaman dana (utang) ke Bank Jawa Barat Banten (BJB) senilai Rp 800 miliar memiliki bunga 6,9 persen. Hal itu tak seperti yang disampaikan pemprov sebelumnya yang menyebut tanpa bunga. Demikian terungkap dalam kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Banten ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (3/6).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, lantaran pinjaman itu pakai bunga 6,9 persen, maka pemprov masih menahan rencanannya, dan akan terlebih dahulu membahasnya dengan DPRD. "Belum (cair), tapi kalau rencana sudah. (Bunga pinjaman) 6,9 persen tapi nanti akan dibahas dengan dewan (DPRD)," ujar Gembong.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menuturkan, pinjaman itu tidak akan direalisasikan (dicairkan) jika tidak tahapan pembahasan dengan DPRD tidak dilaksanakan. Menurutnya, tak ada kewajiban bagi eksekutif melibat DPRD jika pinjaman yang dimaksud adalah untuk jangka pendek, namun alangkah baiknya jika kebijakan itu tetap dibahas bersama. "Sebelum ketemu dewan tidak ada peminjaman dulu. Komunikasi lah, enggak enak juga Pak Gubernur dipanggil terus ke gedung dewan," katanya.

Ia mengaku sudah menduga jika pinjaman tanpa bunga tak mungkin bisa dilakukan. Sebab diyakininya, BJB juga harus terlebih dahulu mengumpulkan uang rakyat atau nasabah untuk memenuhinya. Dengan demikian, maka perlu diberikan bunga untuk menutupi operasionalnya."Bunga 6,9 persen itu impas, BJB juga narik dana masyarakat jadi harus bayar bunga juga. Dengan bunga segitu realistis. Kalau nol persen kan kita pertanyakan sebenarnya. Itu (besaran bunga 6,9 persen) kan business to business saja, (pinjaman) jangka pendek," ungkapnya.

Dijelaskannya, munculnya rencana pinjaman ke BJB dikarenakan pemprov sudah melihat gelagat kurang baik dari Bank Banten sejak lama. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu sempat ada wacana untuk pemindahan deposito. Akan tetapi setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Banten pada Februari 2020, terjadi penarikan dari pemilik saham yang mencapai Rp 1,7 triliun.

"Termasuk dananya pemprov yang mau diselamatkan keburu diambil pemegang saham (masyarakat). Sekarang ada Rp 1,9 triliun dana pemprov di Bank Banten yang enggak bisa ditarik. Mungkin (dana pemprov sekarang) dalam bentuk aset kredit, kalau uang riilnya buktinya Bank Banten butuh sangat uang. Likuditasnya mengkhawatirkan," tuturnya.

Gembong melanjutkan, karena dananya tertahan maka pemprov mengajukan pinjaman ke BJB senilai Rp 800 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembayaran bagi hasil pajak, bantuan keuangan dan juga termasuk honor-honor pegawai."Infonya kalau sampai Juni enggak ini (belum ada progres) ya enggak jadi (meminjam), karena ini jangka pendek. Pemasukan pajak saat ini sudah mendingan, kemarin Rp 5 miliar sekarang sudah Rp 10 miliar per hari," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat menilai, berubahnya pola pinjaman yang kini menerapkan bunga terjadi karena BJB saat ini juga sedang mengalami kesulitan dana.
"BJB enggak ada uang cash, kondisinya sama. Buktinya ketika mau pinjam Rp 800 miliar yang tadinya tanpa bunga karena mitra, akhirnya harus pakai bunga. Sama saja BJB juga duit masyarakat, harus ngumpulin dulu, mana ada punya uang sekian miliar langsung. Saya pikir Jabar juga punya banyak kebutuhan," katanya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti dampak pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB telah berdampak sistemik dan perlu ada kehati-hatian. "Walau RKUD diselamatkan ternyata masih ada uang yang masuk ke Bank Banten dari setoran yang lain. Misal saya bayar pajak kendaraan ke BNI ternyata masih tercatat rekening Bank Banten. Jadi belum 100 persen uang pendapatan terselamatkan oleh pemindahan RKUD. Pajak rokok juga masih masuk ke Bank Banten," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan Komisi III DPRD Banten. Pesan singkat yang dilayangkan Banten Raya melalui aplikasi whatsapp messenger pun tak dibalas meski yang bersangkutan telah menerima dan membacanya.


Dihubungi terpisah, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto mengatakan, terkait pinjaman daerah Pemprov Banten senilai Rp 800 miliar ke BJB, pihaknya masih menunggu jawaban dari Pemprov Banten.

“Kita tinggal menunggu proses selanjutnya itu dari Pemprov Banten. Terkait pengenaan suku bunga penetapannya masih dalam proses pengkajian di Pemprov Banten, hingga saat ini belum ada pencairan,” kata Widi Hartoto.

Seperti diketahui, pengajuan utang pemprov ke BJB tercantum dalam surat Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut ditujukan ke DPRD provinsi Banten. Dalam surat tersebut dijelaskan, jika pandemi virus korona telah berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan. Sedangkan belanja daerah kebutuhan penanganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) harus segera direalisasikan alam waktu dekat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa transisi administrasi terhadap pengakuan kas dan untuk menutup defisit cash flow, maka Pemprov Banten mengajukan pinjaman ke BJB senilai Rp 800 miliar. Adapun jangka waktu pinjaman sama atau kurang dari satu tahun anggaran. Pinjaman akan dilunasi tanpa dikenakan bunga pinjaman. (dewa/ismet/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook