PDIP Waspadai Penggembosan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 05 Juni 2020 - 16:32:25 WIB   |  dibaca: 180 kali
PDIP Waspadai Penggembosan

SERANG, BANTEN RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten memberikan wewenang penuh kepada Fraksi PDIP DPRD Banten untuk menentukan kebijakan terkait interpelasi terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim. Meski demikian, fraksi diminta untuk konsisten jalan terus dan tak mudah untuk digembosi.

Sekretaris DPD PDIP Provisi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, dari awal pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya ke fraksi dalam mengambil sikap politik soal interpelasi. Sebab pada dasarnya fraksi adalah kepanjangan tangan partai dan mereka yang memahami kondisi di DPRD dan pemerintah.

"DPD memberi keluasaan, DPD menghargai apa yang diambil partai lain dalam konteks sikap politik. Hanya saja DPD PDIP menyetujui apa yang menjadi langkah fraksi. Bank Banten ini lahir bukan karena keinginan perorangan, tapi amanat dari RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan perda (peraturan daerah)," ujarnya usai menggelar rapat koordinasi di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang, Kamis (4/6).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu menuturkan, DPD menginstruksikan agar Fraksi PDIP selalu konsisten dnegan usulan interpelasi dan tak mudah digembosi. Hak yang melekat pada setiap anggota DPRD itu harus tetap berjalan.   

Pihaknya meyakini, hak interpelasi bakal terus bergulir. Asep mengaku, belum melakukan komunikasi dengan partai lain karena dianggap memang dalam dinamikanya bukan sesuatu yang memang butuh penguatan atau proses dari parpol lainnya.

"Sehingga kami menghormati ketika menganggap interpelasi tidak perlu dan kami menganggap perlu. Persoalan interpelasi ada langkah ke sana, kami sudah menyarankan ke frasi agar ini jalan terus," katanya.   

Ia menegaskan, usulan interpelasi yang dipelopori oleh Fraksi PDIP bukan dalam keputusan yang tiba-tiba. Pihaknya menilai, apa yang terjadi di Bank Banten dari laporan direksi an Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat indikasi adanya pembiaran. Akibatnya, likuiditas Bank Banten menjadi terpuruk."Ini yang menjadi fungsi kontrol kita, artinya ini jangan sampai berkelanjutan," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, pembentukkan Bank Banten dilakukan dengan sejumlah rangkaian seperti due diligence atau uji tuntas. Dari sekian target akhirnya dipilihlah Bank Pundi untuk diakuisisi. Adapn hal yang dianggap menjadi pembiaran oleh pemprov adalah tak dilaksanakanmannya amanat Perda Nomor 5 Tahun 2013.

Dari kewajiban memberikan suntikkan modal Rp900 miliar, baru Rp600 miliar yang direalisasikan."Ini by process, bahwa anggaran yang selama ini masih gantung Rp300 miliar dari kewajiban pemprov untuk permodalan sampai detik ini, selama pemerintahan WH itu belum dilakukan," tuturnya.

Selain penyertaan modal, Asep juga memertanyakan rencana pemisahan Bank Banten dengan PT Banten Global Development (BGD) yang sama-sama tak kunjung terealisasi.
"Akhir cerita ada pemindahan RKUD (rekening kas umum daerah), jadi perlu pendalaman. Jangan diartinya interpelasi sesuatu hal yang bagaimana.

Namanya menjalankan roda pemerintahan ini fungsi kontrol check and balance harus dilakukan. PDIP melalui fraksi silakan, ketika penguatan DPD, DPD menyerahkan untuk pengambilan keputusan politik yang salah satunya adalah interpelasi," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDIP Barhum mengatakan, adanya bank daerah merupakan salah satu cerminan sejauh mana Banten bukan lagi daerah yang tertinggal. Bank daerah adalah dalam rangka memudahkan efektivitas pelayanan masyarakat dalam konteks perbankan dan investasi daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah.

"Kenapa sekarang belum maju? Ya baru juga tiga tahun dan memang ini secara substansi kenapa pemegang saham tertinggi tidak lagi peduli. Tidak memberikan satu pandangan moril dan penyertaan modal secara materil, ini pertanyaan besar," katanya.

Bukannya melakukan hal tersebut namun tiba-tiba muncul pemindahan RKUD. Akibatnya terjadi penarikan uang di mana-mana, terjadinya hambatan kebutuhan kegiatan di Pemprov Banten. Akhirnya juga sudah tidak ada lagi kas daerah," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis menegaskan, pengajuan hak interpelasi telah sesuai dengan tata tertib karena telah memenuhi ambang batas. Nantinya, pihaknya akan meminta penjelasan secara komprehensif tentang alasan pemindahan RKUD.

"Kami optimis hasil komunikasi dengan anggota fraksi lainnya yang ingin tandatangan. Tapi kami menghargai masing-masing fraksi. Bagi kami politik bukan hitungan menang atau kalah. Kami ditakdirkan sejarah untuk mengangkat hak martabat warga Banten," tegasnya.

Ia menuturkan, pengajuan hak interpelasi merupakan langkah pengawasan yang melekat pada setiap anggota dewan sebagai representasi wakil rakyat. Sebab, tidak sedikit warga Banten kaget dengan keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim yang dinilai sepihak.

"Kami akan menjalankan fungsi ini sebagai pengawasan. Konsistensi istiqomah politik kami bersama rakyat. Meminta keterangan soal RKUD, ini bagian dari kesempatan untuk menanyakan langsung," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 15 anggota dari tiga fraksi DPRD Provinsi Banten telah menandatangani usulan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, Selasa (2/6). Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat minimal pengajuan interpelasi yaitu 15 anggota dari dua fraksi. Meski sudah terpenuhi, usulan tersebut belum disampaikan secara resmi ke pimpinan DPRD.

Informasi yang dihimpun, adapun 15 anggota DPRD Banten yang sudah menandatangani hhak interpelasi berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 13 orang. Mereka adalah Muhlis, Barhum, Madsuri, Ade Suryana, Ida Rosida Lutfi, Sri Hartati, Eri Suheri, Indah Rusmiati, Yeremia Mendrofa, Anita Indahwati, Jamin, Toha dan Sugianto. Kemudian dari Fraksi NasDem-PSI Marreta Dian Arthanti serta dari Fraksi Gerindra Ade Hidayat. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook