PLN Cilegon Jawab Ketua Komisi II DPRD Banten: Pencabutan Listrik Sesuai Prosedur

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Minggu, 28 Juni 2020 - 12:42:13 WIB   |  dibaca: 246 kali
PLN Cilegon Jawab Ketua Komisi II DPRD Banten: Pencabutan Listrik Sesuai Prosedur

 

CILEGON, BANTEN RAYA – Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cilegon membantah jika pemutusan jaringan listrik dilakukan semena-mena sebagaimana pernyataan Ketua Komisi II DPRD Banten Muhsinin. 

Pemutusan aliran listik, menurut PLN, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Manajer UPL PLN Cilegon Putu Kesema menjelaskan, pencabutan aliran listrik dilakukan sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan pelanggan. 

Dimana untuk 1 bulan keterlambatan, sanksi pemutusan alat pengukur dan pembatas kilowatt hour (kWh meter) dan Miniature Circuit Breaker (MCB), untuk keterlambatan 2 bulan migrasi ke kwh Meter Prabayar, serta sanksi bongkar rampung dan diberhentikan menjadi pelanggan PLN untuk keterlambatan pembayaran 3 bulan. 

“PLN Cilegon hanya menjalankan SOP yang ada jika ada keterlambatan maka ada sanksi,” katanya melalui rilis kepada Banten Raya, Minggu (28/6).

Putu menyatakan, PLN sangat simpati dengan masyarakat yang terdampak pandemi Covid - 19. Namun, perlu dipahami oleh seluruh masyarakat khususnya pelanggan PLN Cilegon, sebagai perusahaan, dampak pandemi Covid 19 juga dirasakan PLN.

Untuk membangkitkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan listrik ke masyarakat, PLN memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari pembayaran rekening listrik tepat waktu.

“Kami harap DPRD pun memahami jika PLN juga memerlukan sumber pendaaan untuk tetap membangkitkan, mentrasmisikan dan mendistribusikan listrik ke masyarakat,” paparnya.

Disisi lain, imbuhnya Putu, dalam rangka percepatan pendapatan daerah melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maka pelanggan diharapkan melakukan pembayaran tepat waktu tiap bulannya.

Hal itu seusai Surat Imbauan Walikota Cilegon Nomor 973/800/BPKAD dan Surat Imbauan Bupati Serang Nomor 671.53/227/BUP/2020.

“Seusai surat imbauan. Ini dalam rangka percepatan pendapatan daerah,” katanya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook