IPNU Temukan Pungutan Liar di Kemenag Kota Serang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:14:01 WIB   |  dibaca: 350 kali
IPNU Temukan Pungutan Liar di Kemenag Kota Serang

HARIR/ BANTEN RAYA - Dugaan Pungli: Pengurus IPNU Kota Serang saat melaporkan temuan dugaan pungli kepada Kepala Kemenag Kota Serang di ruang kerjanya, Jumat (3/7).

SERANG, BANTEN RAYA- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Serang melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan surat perizinan pondok pesantren yang dilakukan oleh oknum Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang.

Laporan itu terungkap saat IPNU Kota Serang beraudiensi dengan Kepala Kemenag Kota Serang Lukman Hakim di ruang kerjanya, Kantor Kemenag Kota Serang, Ciwaru, Kota Serang, Jumat (3/7).

Ketua IPNU Kota Serang Samsul Bahri mengatakan, pihaknya menemukan dugaan pungli salah satunya terkait transparansi penggunaan anggaran dari Kemenag, soal penyaluran ke pondok pesantren. 

"Hasil informasi dan analisis kami, ada pemungutan liar (pungli) misalnya surat perizinan pondok pesantren dan pengembalian atas nama Kemenag. Kita juga belum tahu ini disebut oknum atau apalah," kata Samsul kepada Banten Raya setelah audiensi.

Namun soal pungli tersebut, pihaknya mengaku masih mendalami kasusnya. Karena tidak bisa memberikan tindakan karena bukan kewenangan mereka. "Tapi kita berhak memberikan masukan, kritik dan saran agar Kemenag ada perbaikan," ucap dia. 

Untuk nominal pungli itu, ia menyebutkan, mulai kisaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta untuk perizinan operasional pondok pesantren. Namun saat ditanya nama ponpes yang jadi korban pungli, dirinya enggan menyebutkan. "Untuk ponpes juga kita gak bisa sebutkan," katanya. 

Ia berharap para oknum yang mengatasnamakan Kemenag segera diketahui dan diberikan tindakan oleh Kemenag. 

"Harapannya orang-orang yang mengatasnamakan Kemenag bisa segera diketahui. Bisa dideteksi dan ditindak langsung oleh Kemenag sesuai aturan yang berlaku, atau secara kekeluargaan," harap Samsul. 

Menanggapi hal ini, Ketua Kementerian Agama Kota Serang Lukman Hakim mengaku pihaknya harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

"Saya minta yang bersangkutan, saya minat bukti konkretnya. Karena aduan itu harus kita klarifikasi. Apakah betul itu aparat Kemenag atau bukan harus klarifikasi. Jadi nanti saya cek dan saya tunggu kepada teman-teman IPNU kalau ada saya akan berikan pembinaan secara khusus. Apakah betul itu aparat Kemenag atau bukan harus klarifikasi," kata Lukman.

Ia juga mengaku akan melakukan konfirmasi dua pihak yang memberi atau yang melaporkannya. 

"Kami akan panggil dari berbagai sudut, kami panggil, kami klarifikasi betul atau tidak adanya pungli itu," katanya. Soal dugaan pungli Rp 1 juta, Lukman juga mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Soal itu saya belum dengar. Ya makanya kami akan cek dan klarifikasi kebenarannya. Apakah oknum atau kalau orang Kemenag akan saya bina secara khusus," tegas Lukman. 

Jika terbukti benar, pihaknya akan melakukan proses sesuai dengan PP No 53 tentang disiplin pegawai. 

"Nanti kan ada proses BAP, diserahkan ke Kanwil, kemudian Kanwil mengajukan ke Kementerian Agama pusat karena kita kan vertikal. Kita tidak bisa memberikan sanksi oleh kita sendiri, tapi melalui prosedur dari Kemenag, Kanwil kemudian dikirim ke pusat. Jadi prosesnya tidak sehari dua hari, prosesnya agak lama," pungkasnya.

Ia menjelaskan, terkait regulasi izin operasional pihak ponpes terlebih dahulu harus melakukan daftar online ke pusat. Sehingga walaupun berkasnya 10 kali diajukan ke Kemenag, kalau belum memasukan aplikasinya tidak bisa.

"Setelah aplikasi masuk baru dokumennya diserahkan Kemenag, dibawa ke Kanwil, dibawa ke pusat. Kemudian setelah muncul nomor statistik baru dikeluarkan izin operasional," tutur dia. (harir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook