Laporan Keuangan Bank Banten Dinilai Janggal

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Minggu, 05 Juli 2020 - 21:18:49 WIB   |  dibaca: 199 kali
Laporan Keuangan Bank Banten Dinilai Janggal

SERANG, BANTEN RAYA - Laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 dinilai janggal. Sebab, terjadi perbedaan pada poin non performing loans (NPL) atau rasio kredit bermasalah. Jika dalam laporan keuangan Bank Banten mencantumkan 4,01 persen, akan tetapi di legal opinion (LO) Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut sudah melebihi 5 persen.
Penggugat Bank Banten dan Gubernur Banten M Ojat Sudrajat mengatakan, sebagaimana diketahui gugatan atas permasalahan Bank Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang terus berlanjut dan telah didaftarkan kembali gugatan dugaan perbuatan melawan hukum per 1 Juli 2020. Gugatan itu memiliki nomor perkara 90/Pdt.G/2020/PN.Srg dan persidangan pertama akan dilaksanakan pada 16 Juli 2020.
Ia menjelaskan, salah satu yang mendasari gugatan adalah kejanggalan laporan keuangan Bank Bantenn 2019. Berdasarkan data laporan keuangan Bank Banten tercantum nilai rasio kredit bermasalah NPL Bank Banten sebesar 4,01 persen. Sementara pada pada 2018 sebesar 4,92 persen .
"Berdasarkan data tersebut menimbulkan keanehan bagi penggugat dan tim. Sebab, berdasarkan data lain yang juga didapatkan oleh penggugat, dapat dipastikan nilai NPL dari Bank Banten di atas 5 persen. Itu berdasarkan LO Kejagung," kata Ojat, Minggu (5/7). 
Data yang didapatkannya, kata dia, sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan Bank Banten dalam kategori bank dalam pengawasan intensif (BDPI) per 17 Juni 2019. Itu ditetapkan karena nilai NPL-nya lebih dari 5 persen. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 2 huruf d Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017.
Dia meyakini, ketika OJK menetapkan Bank Banten masuk dalam kategori BDPI maka besaran nilai NPL sebagai salah satu indikatornya. Jika pada laporan keuangan Bank Banten 2019 nilai NPL-nya hanya sebesar 4,01 persen dan 4,92 persen pada tahun 2018, akan tetapi dimasukkan dalam katagori BDPI oleh OJK. Maka seharusnya direksi Bank Banten patut mempertanyakannya.
"Bahwa adanya perbedaan data berupa nilai NPL ini, harus dijelaskan oleh Bank Banten. Publik pun dapat menilai siapa yang benar. Apakah OJK yang menilai NPL Bank Banten di atas 5 persen, sehingga ditetapkannya Bank Banten pada kategori BDPI, atau yang benar laporan keuangan Bank Banten Tahun 2019," ungkapnya.
Selajutnya Ojat juga menyoroti terkait kerugian dan biaya operasional Bank Banten. Diketahui, setiap tahunnya Bank Banten selalu merugi, berdasarkan laporan Keuangan Bank Banten didapatkan data kerugian. Pada 2017 rugi Rp 76.282.000.000, pada 2018 rugi Rp100.131.000.000, dan pada 2019 rugi Rp 137.559.000.000.
Menurutnya, salah satu penyebab dari kerugian Bank Banten adalah biaya oprasional yang ternyata juga setiap tahunnya naik. Berdasarkan data laporan keuangan Bank Banten, biaya oprasional pada tahun 2017 sebesar Rp 117.660.000.000, pada 2018 Rp 121.970.000.000, dan pada 2019 Rp 129.220.000.000.
"Indikator inilah yang penggugat duga adanya ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh manajemen Bank Banten. Lemahnya pengawasan, dimana tiga tahun merugi tapi tidak ada perubahan berarti dari susunan direksi dari Bank Banten itu sendiri. Seharusnya bisa dilakukan perombakan total direksi Bank Banten pada saat RUPS (rapat umum pemegang saham)," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Banten Raya belum bisa mendapat keterangan dari pihak Bank Banten. Banten Raya mencoba menghubungi Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa. Namun yang bersangkutan tak merespons upaya konfirmasi, baik melalui sambungan telepon seluler maupun pesan singkat yang dilayangkan. Pun demikian dengan Kepala Divisi Kredit Komersial dan Konsumer Bank Banten Fajar Nursetiawan. Yang bersangkutan juga tak memberikan respons. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook