14.910 Karyawan Kena PHK di Kabupaten Tangerang

nurul roudhoh   |   Ekonomi  |   Rabu, 08 Juli 2020 - 18:41:46 WIB   |  dibaca: 916 kali
14.910 Karyawan Kena PHK di Kabupaten Tangerang

TANGERANG, BANTEN RAYA - Dampak pandemi korona atau Covid-19 terhadap sektor ekonomi semakin parah. Di Kabupaten Tangerang, sebanyak 14.910 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 9.386 orang lainnya dirumahkan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Jarnaji mengatakan, total ada 13 perusahaan yang gulung tikar di wilayahnya. "Angka PHK tersebut kemungkinan akan terus bertambah apabila situasi pandemi Covid-19 ini masih terus berkembang seperti saat ini," ungkap Jarnaji, Selasa (7/7).

Jarnaji yang pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang ini sangat berharap situasi akan segera membaik. Karena apabila situasi terus terjadi seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan, jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang akan terus meningkat.

Pihaknya, kata Jarnaji, sudah membentuk tim monitoring dampak pandemi Covid-19 dengan tugas mendata dan memfasilitasi konseling ketenagakerjaan kepada pengusaha dan serikat pekerja atau pekerjanya langsung.

"Data perselisihan hubungan industrial per tanggal 20 Juni 2020 ada 131 kasus, dengan angka penyelesaian 91 kasus dalam proses, perjanjian bersama 15 kasus, anjuran 19 kasus, dan cabut berkas ada 6 kasus," bebernya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa saat ini Pemkab Tangerang terus mendata jumlah korban PHK. "Jumlah PHK saja sampai Juni sudah ada 14.910 orang, belum lagi di Juli ini akan ada satu perusahaan besar yang akan tutup dengan jumlah karyawan mencapai 8.000 lebih, tentu saja itu sangat berdampak sekali," katanya seraya mengatakan, akhir Juli 2020 diperkirakan akan ada sekitar 23.000-an karyawan yang kena PHK di Kabupaten Tangerang.

Ahmad Supriyadi, Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Tangerang mengungkapkan kesedihannya melihat anggota SPSI banyak yang terkena PHK. "Saya sedih melihat anggota saya pada menderita kena PHK walaupun ada yang mendapatkan pesangon tapi banyak juga yang hanya dapat uang kebijakan karena masa kerja mereka masih minim di bawah 3 bulan," katanya. 

Menurut Supriyadi yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang ini, pihaknya tanpa henti selalu melakukan pendampingan agar hak-hak pekerja diberikan dan dilindungi.

"Kami selalu melakukan upaya mediasi untuk bisa musyawarah secara Bipartit antara pengusaha dan pekerja dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang tentu tidak merugikan pekerja," katanya. (*/fikri) 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook