Pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Walantaka Bermasalah, Kejati Tunggu Audit BPKP

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 15 Juli 2020 - 10:45:03 WIB   |  dibaca: 144 kali
Pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Walantaka Bermasalah, Kejati Tunggu Audit BPKP

SERANG, BANTEN RAYA- Penyelidikan pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Banten tahap pertama senilai Rp 8,2 miliar di Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang yang dilakukan Kejati Banten terus berlanjut. 

Kejati menyelidiki proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2019 itu lantaran diduga bermasalah.

Kasi Penerangan Umum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) atau Inspektorat Provinsi Banten. 
"Hasil auditnya belum keluar. Kita masih nunggu audit BPKP sama APIP," katanya kepada Banten Raya saat ditemui di Kejati Banten, Selasa (14/7). 
Ivan menambahkan, hasil penyelidikan sementara proyek pembangunan RSJ masih dalam tahap pemeliharaan. Namun ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam proses pembanguan oleh BPKP dan Inspektorat. 

"Ini masih pemeliharaan, larinya ke bangunan. Belum serah terima, karena masih masa pemerliharaan. Kebetulan BPK dan Apip (Inspektorat) turun, ada beberapa temuan mereka. Pekerjaan kurang atau tidak sesuai," tambahnya.

Namun Ivan belum bisa memberikan keterangan secara detail kasus yang ditangani Pidsus Kejati Banten tersebut. Dirinya akan melakukan komunikasi kembali sebelum menyampaikannya kepada awak media.

"Auditnya BPK dan Inspektorat, nanti saya tanyakan lagi," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, proyek itu berasal dari satuan kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Proyek dengan pagu Rp9.180.302.006 dan harga perkiraaan sendiri (HPS) Rp9.133.679.256,93 itu dilelang pada Maret 2019. Lelang tersebut kemudian diikuti oleh 96 perusahaan. Namun, lelang itu dimenangkan oleh PT Mahkota Ujung Kulon (MUK). Perusahaan yang beralamat di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang itu dinyatakan memenuhi syarat. PT MUK mengajukan harga penawaran proyek itu sebesar Rp8.220.311.331,25. Sejauh ini, Kejati Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 pejabat di Pemprov Banten. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook