Pemprov Banten Wajib Serahkan SPJ BPO Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Ojat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 21 Juli 2020 - 09:02:57 WIB   |  dibaca: 232 kali
Pemprov Banten Wajib Serahkan SPJ BPO Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Ojat

SERANG, BANTEN RAYA - Pemprov Banten diwajibkan untuk memberikan surat pertanggungjawaban (SPJ) biaya penunjang operasional (BPO) gubernur dan wakil gubernur. Sebab, kasasi terhadap gugatan keterbukaan informasi publik (KIP) yang dilayangkan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten telah ditolak Mahkamah Agung (MA). 
Perkara dengan nomor: 137 K/TUN/KI/2020 itu telah diputus pada Senin (24/2). Berkas kasasi diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada Selasa (14/7). 
M Ojat Sudrajat selaku pemohon gugatan mengatakan, dirinya telah mengambil salinan putusan tersebut. Ada beberappa poin penting dari putusan gugatan tersebut. Pertama, SPJ BPO gubernur merupakan dokumen terbuka. 
Sehingga berdasarkan putusan kasasi ini wajib diberikan kepada pemohon informasi. Besaran BPO itu adalah 0,15 persen dikali pendapatan asli daerah (PAD) Banten. Penggunaannya diatur pada pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2000 Jo Peraturan Daerah (Perda)Banten Nomor 4 Tahun 2005.
"Dan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaannya yakni tidak sesuai dengan aturan tersebut di atas, maka dapat diduga ada dugaan tindak pidana," ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Senin (20/7). 
Ia menuturkan, poin penting kedua adalah dirinya sebagai pemohon informasi akan menunggu surat keputusan inkracht dari PTUN. "Walaupun salinan putusan sudah saya terima dan ketika sudah inkracht maka Pemprov Banten wajib menyerahkan berkas BPO Gubernur Banten tersebut," katanya.
Poin ketiga, lanjut dia, hasil konsultasi dengan pihak PTUN Serang berkas dokumen berupa SPJ BPO Gubernur Banten diserahkan dalam jangka waktu maksimal 90 hari. "Jika tidak diberikan maka saya akan minta bantuan dari PTUN Serang untuk melakukan eksekusi," ungkapnya. 
Ojat menceritakan, kasus tersebut bermula sengketa gugatan keterbukaan informasi publik (KIP) terkait BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk 2017 dan 2018. Perkara telah diputus pada 30 Agustus 2019. 
"Majelis komisioner saat KI Banten yang memutuskan saya dianggap melecehkan petugas penyelesaian sengketa," katanya.
Terkait hal itu, Ojat sebenarnya sebenarnya pernah meminta dibentuk Majelis Etik untuk dugaan subjektif terhadap putusan di KI Banten tersebut. Akan tetapi permintaannya itu ditolak.
"Dengan nomor perkara 18/G/2020/PTUN. SRG dan Insya Allah tanggal 5 Agustus 2020 akan ada putusan. Terakhir SK Gubernur Banten terkait Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023. Saat ini syaa sedang gugat di PTUN Serang," jelasnya. 
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono belum bisa dimintai tanggapannya terkait putusan tersebut. Yang bersangkutan tak merespon upaya konfirmasi yang dilayangkan Banten Raya. 
Pesan singkat melalui aplikasi whatsapp messenger pun hanya dibuka dengan adanya tanda centang biru tanpa ada balasan. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook