Haji Enting Ultimatum Aje Kendor Tutup Tempat Hiburan Malam

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 21 Juli 2020 - 21:43:48 WIB   |  dibaca: 336 kali
Haji Enting Ultimatum Aje Kendor Tutup Tempat Hiburan Malam

ilustrasi

SERANG, BANTEN RAYA - Lantaran masih maraknya tempat hiburan malam yang beroperasi di Kota Serang, Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk segera menindaklanjuti dengan menutup seluruh tempat hiburan tersebut, karena melanggar Perda PUK yang sudah disahkan lebih dari 6 bulan yang lalu.
Dewan Pembina GPSM Enting Abdul Karim mengatakan, DPRD Kota Serang telah mengesahkan Perda PUK pada Desember tahun 2019. Dalam pasal peralihan yang tertera dalam Perda tersebut, diatur bahwa untuk usaha kepariwisataan yang tidak sesuai dengan aturan Perda PUK, diberikan waktu paling lambat 6 bulan untuk menutup usahanya.
“Dalam pasal peralihan tersebut, diberikan target 6 bulan kepada pengelola tempat hiburan untuk melakukan kegiatannya. Nah seharusnya bulan ini Walikota sudah harus tegas untuk bisa menertibkan dan menjalankan Perda PUK itu,” ucap Enting, kepada wartawan saat ditemui di Ponpes Al-Islam, Lingkungan Tegal Duren, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa (21/7).
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Pemkot Serang untuk dapat segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) PUK sebagai landasan teknis dalam menjalankan Perda PUK. Sehingga penertiban terhadap usaha kepariwisataan terutama hiburan malam, dapat segera dijalankan.
“Seyogyanya pak Walikota segera menerbitkan Perwal PUK. Kita prihatin, hiburan malam di Kota Serang sempat berhenti beroperasi bukan karena adanya Perda PUK yang telah disahkan 6 bulan lalu. Melainkan karena adanya Covid-19. Makanya saat ini sudah mulai beroperasi kembali,” ujar dia.
Enting mendesak Pemkot Serang untuk memberantas tempat-tempat kemaksiatan, peredaran minuman keras dan maraknya wanita tuna susila (WTS), maka Pemkot Serang harus dengan tegas menegakkan Perda Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Perda PUK.
“Kami berharap kepada Walikota dan seluruh perangkat pemerintah Kota Serang, untuk dapat segera menegakkan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Pekat dan Perda PUK,” tegasnya.
Menurut dia, Perda tersebut merupakan amanat dari masyarakat yang dititipkan kepada Pemkot Serang, agar kota yang dijuluki Kota Sejuta Santri Seribu Kiyai ini dapat terbebas dari segala kemaksiatan. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti jangan sampai karena lalainya pemerintah dalam menjalankan amanat tersebut, masyarakat harus turun tangan untuk menjalankan Perda itu.
“Maka kemudian ketika Walikota dan OPD tidak mampu menjalankan amanah dari Perda tersebut, jangan salahkan masyarakat lah kalau masyarakat turun tangan untuk bergerak (memberantas tempat-tempat maksiat),” kata Enting.
Enting menuturkan, keinginan masyarakat untuk memberantas kemaksiatan hanya sebatas kemauan saja. Karena untuk melakukan hal itu ranahnya pemerintah melalui payung hukum yang ada. Maka dari itu, ia menunggu kemauan dari Pemkot Serang untuk dapat menutup seluruh hiburan malam yang ada di Kota Serang.
“Perangkat daerah itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus maksiat. Tinggal satu lagi, ada gak kemauan untuk menyelesaikannya. Kalau kedua-duanya ada, saya yakin selesai semua. Jangan sampai yang memiliki kemauan justru masyarakat, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan karena tidak punya payung hukum,” katanya, 
Sebelumnya diberitakan, Peraturan Walikota (Perwal) Serang molor lantaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang lambat menyetorkan draf Perwal. Alhasil, amanat Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Usaha Kepariwisataan (PUK) terkait batas waktu 6 bulan untuk usaha yang tidak sesuai Perda, tidak bisa dilaksanakan oleh Pemkot Serang. Akibatnya, tempat hiburan pun masih bebas beroperasi.
Pernyataan ini disampaikan Kabag Hukum Pemkot Serang Subagyo ditemui di ruang kerjanya Setda lantai 3 Puspemkot Serang, Senin (20/7).
Ia mengatakan, Disparpora Kota Serang baru memberikan draf Perwal pada Jumat kemarin. Oleh karena itu, pihaknya baru bisa mengkaji draf itu pada pekan ini.
"Dispora baru masuk (Perwal) hari Jumat. Ini masih kami kaji dulu, masih diedit masalah Legal Drafting dan subtansinya. Takut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Perda PUK. Target selesai minggu ini," ucap Subagyo kepada awak media.
Subagyo pun mengakui bahwa Perwal PUK itu agak terlambat dalam pembuatannya. Kendati demikian dalam segi aturan perizinan usaha kepariwisataan memang sudah diatur dalam Perda PUK.
"Ya kalau Perwal itu sebenarnya amanat dari Perda. Kalau bilang terlambat memang sedikit terlambat. Karena memang setelah Perda selesai disahkan, Perwal itu harus segera dibuat. Tapi aturannya sudah ada di Perda," jelas dia. (harir)
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook