Terkait Rencana Pinjaman, Gubernur: Kalau Enggak Begitu untuk Membangun Dari Mana?

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 03 Agustus 2020 - 08:29:12 WIB   |  dibaca: 263 kali
Terkait Rencana Pinjaman, Gubernur: Kalau Enggak Begitu untuk Membangun Dari Mana?

SERANG, BANTEN RAYA - Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui saat ini Pemprov Banten sedang mengalami kesulitan keuangan dari dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, seluruh kegiatan operasional dan pembangunan tetap harus berjalan. Hal itu yang mendasari munculnya rencana melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. 
"Rencana Pemprov Banten yang akan melakukan pinjaman terhadap pemerintah pusat dapat dijelaskan bahwa (sebagai) dampak pandemi. Cash flow kita terganggu, dana kita terganggu, APBD kita terganggu untuk menuju akhir 2020," ujarnya di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, belum lama ini. 
Mantan Walikota Tangerang itu menjelaskan, kesulitan keuangan terjadi lantaran dana kas daerah (kasda) senilai Rp1,9 triliun tertahan di Bank Banten. Kemudian juga pemprov melakukan refocusing anggaran APBD 2020 untuk program percepatan penanganan Covid-19. 
"Lalu sekarang dana kita untuk menggerakkan masyarakat dari mana? Pembangunan tetap berjalan, pembangunan rumah sakit. Begitu juga aktivitas operasional pemerintah daerah. Jadi saya sampaikan, pertama Kita memang mengalami kesulitan," katanya. 
Untuk menutupi kondisi tersebut, kata dia, awalnya pemprov berencana mengajukan pinjaman ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Akan tetapi akhirnya dibatalkan lantaran pinjaman tersebut dikenakan bunga yang nilainya kurang bisa diterima. 
"Saya tawarkan BJB untuk pinjam duit katanya nol persen (tanpa bunga-red) lalu minta lima persen, lalu delapan persen. Lalu ramai bahwa gubernur melakukan pinjaman dengan bunga. Kita batalkan, tidak jadi karena menyangkut persentase. Saya hati-hati, saya tidak mau, apalagi dtuduh macam-macam, tidak ada lah," ungkapnya. 
Mantan anggota DPR RI itu juga sempat menemui presiden untuk melaporkan kondisi yang terjadi. Nyatanya, hal serupa juga dialami oleh provinsi lainnya yang akhirnya bersepakat untuk berkirim surat ke pemerintah pusat untuk bersama-sama mencari solusi. 
"Bukan hanya Banten, (Pemprov DKI) Jakarta 40 persen turun APBD-nya, Pak Ridwan Kamil (Pemprov Jawa Barat) saya pikir punya uang, sama juga. Akhirnya Kita buat surat, terakhir informasinya kita mau dibantu," tuturnya. 
Seperti diketahui, pengajuan utang kepada BJB tercantum dalam surat Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April. Surat tersebut ditujukan ke Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni. Adapun jangka waktu pinjaman sama atau kurang dari satu tahun anggaran senilai Rp800 miliar. 
Ia menegaskan, saat ini pihaknya sedang menelusuri kepastian terkait pinjaman dana dari pemerintah pusat. Jika sudah ada kepastian maka dia memastikan akan langsung melapor ke DPRD Banten. 
"Kalau ada kepastian saya sudah minta ke Pak Sekda untuk segera lapor ke dewan. Boleh enggak kita pinjam, ini akan saya sampaikan. Memang masih memerlukan, menelusuri dan pendekatan dengan pihak pemerintah," ujarnya. 
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, tahapan Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2020 terakhir sudah pada tahap mendengarkan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Sesuai Peraturan DPRD Provinsi Banten tentang Tata Tertib menyebut ketika telah disampaikan jawaban gubernur maka selanjutnya raperda akan dibahas ke tahapan berikutnya. 
"Maka kepada saudara-saudara anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten untuk segera melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2020," ujarnya. 
Wakil rakyat asal Kota Tangerang itu menuturkan, DPRD melalui Badan Musyawarah DPRD juga telah mengagendakan paripurna pengambilan persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2020. "Agendanya rapat paripurna akan digelar pada 14 Agustus pada 13.30 WIB," katanya. 
Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Banten memertanyakan rencana Pemprov Banten yang berencana melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. Sebab, mereka belum menemukan urgensi sehingga pemprov harus mengambil kebijakan tersebut. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook