Stiker Coklit tak Sesuai Spesifikasi, Bawaslu Tegur KPU Kabupaten Serang dan Pandeglang

nurul roudhoh   |   Politik  |   Selasa, 04 Agustus 2020 - 22:11:02 WIB   |  dibaca: 382 kali
Stiker Coklit tak Sesuai Spesifikasi, Bawaslu Tegur KPU Kabupaten Serang dan Pandeglang

Foto: Nuryati Solapari

SERANG, BANTEN RAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meminta agar KPU Kabupaten Serang dan Pandeglang mengganti stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebab, lembaga pengawas tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, pada hari ke 21 pengawasan coklit terdapat sejumlah temuan terhadap pelaksanaan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP). Salah satunya adalah stiker tanda bukti coklit atau formulir model A.A.2 KWK.

"Temuan didapat merata di semua kecamatan se-Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang," ujarnya, Selasa (4/8).

Nuryati menjelaskan, dalam temuannya stiker bukti coklit tidak sesuai dengan spesifikasi. Ketentuan terkait hal itu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pilkada. Dalam peraturan tersebut disebutkan spesifikasi stiker tanda coklit sedikitnya memuat 10 item. Rinciannya, logo KPU, jenis dan tahun pemilihan, hari dan tanggal pemungutan suara, hari dan tanggal pencocokan dan penelitian. Kalau jumlah keluarga, jumlah pemilih, tanda tangan kepala keluarga/penghuni rumah, tanda tangan PPDP, website lindungihakpilihmu.kpu.go.id serta barcode KPU RI.

Stiker tanda coklit merupakan bukti bahwa warga telah didata oleh petugas PPDP sesuai pasal 18 ayat 8 PKPU nomor 19 tahun 2019, dimana PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir model A.A.1 KWK dan menempelkan stiker pencocokan dan penelitian (coklit) pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir model A.A.2-KWK.

Dalam PKPU nomor 19 tahun 2019 menyebutkan spesifikasi stiker tanda coklit sedikitnya memuat 10 item. Yakni logo KPU; jenis dan tahun pemilihan; hari dan tanggal pemungutan suara; hari dan tanggal pencocokan dan penelitian; jumlah keluarga; jumlah pemilih; tanda tangan kepala keluarga/penghuni rumah; tanda tangan PPDP, website lindungihakpilihmu.kpu.go.id; dan barcode KPU RI.

"Dua item yang tidak dicantumkan dalam stiker itu sangat vital yaitu hari dan tanggal pemungutan suara serta tulisan lindungihakpilihmu.go. id. Itu menjadi ajang sosialisasi kepada pemilih sekaligus memenuhi hak pemilih untuk mengecek namanya di website yang sudah disediakan," katanya.

Stiker tanda coklit, kata dia, merupakan bukti bahwa warga telah didata oleh petugas PPDP sesuai pasal 18 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir model A.A.1 KWK. "Menempelkan stiker coklit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah Kepala keluarga dengan menggunakan formulir model A.A.2-KWK," ungkapnya.

Terkait temuan tersebut pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat nomor 18/K.BT.03/PM.01.02/VII/2020 tertanggal 30 Juli. Surat rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. "Sudah ditindaklanjuti melalui surat yang dikirimkan kepada KPU Kabupaten Serang. Surat juga ditembuskan kepada KPU Provinsi Banten,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Nuryati, untuk di Kabupaten Pandeglang saat ini Bawaslu masih melakukan klarifikasi ke KPU setempat. Terkait kekurangan stiker coklit di Pandeglang pun sama dengan yang terjadi di Kabupaten Serang. 

"Untuk Pandeglang saat ini sedang dalam proses mengundang KPU Pandeglang untuk klarifikasi. Bawaslu meminta kepada KPU di dua wilayah tersebut untuk mengganti sesuai spesifikasi," tuturnya.

Sesuai tahapan pelaksanaan, coklit dimulai sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Terdapat sisa waktu  sembilan hari bagi PPDP melakukan tugasnya. Mendata dan mencoklit warga pemilih untuk pemutakhiran daftar pemilih. 

"Kami dari Bawaslu tentu akan selalu melakukan pengawasan," ujarnya
.
Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar membenarkan, pihaknya mendapat rekomendasi dari Bawaslu dan sudah menindaklanjuti. "Ya kita ada rekom dari Bawaslu. Kita baru beres pleno bahas rekom Bawalu dan sudah kita tindak lanjuti," tururnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook