JRDP Ungkap Lima Temuan Tahap Pencalonan Pilkada di Banten

Redaksi   |   Metro Serang  |   Jumat, 11 September 2020 - 20:49:04 WIB   |  dibaca: 169 kali
JRDP Ungkap Lima Temuan Tahap Pencalonan Pilkada di Banten

SERANG, BANTEN RAYA- Badan Pekerja JRDP (Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu) mengungkap lima temuan yang berkenaan dengan tahap pencalonan Pilkada 2020 di Provinsi Banten. Temuan dimaksud segera akan disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dalam bentuk surat tertulis dilengkapi alat bukti. Ekspose temuan disampaikan Koordinator JRDP Ade Buhori didampingi Jubir JRDP Pandeglang Febri Setiadi, dan Korda JRDP Kabupaten Serang Ahmad Fauzi Chan, Jumat (11/9).

“Pertama, KPU Kota Tangerang Selatan tidak mengumumkan batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana diperintahkan pasal 91 ayat 1 peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pilkada 2020 serta KPU Kabupaten Pandeglang. Kedua, KPU Kota Cilegon dan KPU Kabupaten Serang amat disayangkan terlambat mengupload pengumuman, logikanya diupload sebelum tanggal 4 September 2020. Sesuai PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan Pilkada 2020, masukan dan tanggapan masyarakat pada tahapan pencalonan dilakukan tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020,” kata Ade, Jumat (11/9).

Dijelaskan Ade, kondisi demikian membuat satu tahapan terlalu sekaligus hak publik untuk menyampaikan masukan dan tanggapan menjadi terhambat karena KPU sama sekali tidak mempublikasikan. Bagi JRDP ini merupakan pelanggaran serius. Masalah ketiga, KPU Kabupaten Pandeglang, KPU Kota Cilegon, KPU Kabupaten Serang, dan KPU Kota Tangerang Selatan, tidak mengumumkan dokumen pendaftaran pasangan calon di media cetak dan elektronik, sebagaimana diperintahkan pasal 91 ayat 3 Peraturan KPU 1/2020. Keempat, KPU tersebut hanya mengumumkan pada laman KPU.

“Berdasarkan hasil penelusuran di laman KPU yang melaksanakan Pilkada 2020, sebagian besar KPU mempublikasikan secara tersendiri pengumuman mengenai batas masukan dan tanggapan masyarakat dimaksud. Di antaranya KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kota Depok, KPU KabupatenTasikmalaya, KPU Kabupaten Pekalongan, dan KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kabupaten Rembang," tutur Ade.
Temuan kedua terjadi di Kota Cilegon. Yakni berkaitan dengan polemik status positif Covid-19 yang disematkan kepada bakal calon walikota Rt Ati Marliati. JRDP berpendapat, polemik itu seharusnya tidak terjadi manakala mengacu pada aturan yang secara teknis menjelaskan ihwal pemeriksaan kesehatan tersebut. 

Yakni keputusan Ketua KPU RI nomor 412 tahun 2020 tentang pedoman teknis serta standar pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Pada Bab V dinyatakan, kesimpulan tim pemeriksa kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

"Dalam hal terdapat calon melakukan pemeriksaan pembanding dan menghasilkan kesimpulan berbeda, maka hasil pemeriksaan pembanding tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan bakal calon,” kata Ade.
Temuan ketiga diulas Ahmad Fauzi Chan berkenaan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Dalam pantauan JRDP selama masa pendaftaran bakal pasangan calon ke kantor KPU, tanggal 4 hingga 6 September 2020, terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan. Utamanya ketika bakal pasangan calon hadir ke KPU disertai ratusan pendukung dengan tidak menjaga jarak serta tidak memakai masker. Sejumlah kalangan khawatir, kondisi demikian dapat memicu klaster baru penularan Covid-19. Kondisi pelanggaran protokol kesehatan juga disinyalir akan terjadi selama masa kampanye selama 71 hari mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember.

"Akibat rendahnya tingkat kedisiplinan bakal calon beserta pendukungnya, serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar, hampir bisa dipastikan kampanye tetap akan dihadiri kerumunan orang sambil mengacuhkan protokol kesehatan,” kata Chan.
Sementara itu Febri Setiadi mengatakan, dua temuan lagi akan disampaikan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu. Yakni berkaitan dengan syarat pencalonan salah satu bakal calon di Kota Cilegon, serta syarat calon salah satu bakal calon Bupati Serang. Khusus dua hal ini karena status mereka masih bakal calon dan sekarang masih dalam tahap verifikasi dokumen syarat calon oleh KPU, maka JRDP akan menyampaikannya secara tertulis. "Semoga analisa dan temuan JRDP ini akan menambah referensi bagi KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi,” kata Febri. (*/tohir)
 

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook