Ketua DPRD Kota Serang Tolak Sanksi Push Up: Harusnya Denda Rp100 Ribu Aja

Redaksi   |   Metro Serang  |   Senin, 14 September 2020 - 13:39:46 WIB   |  dibaca: 449 kali
Ketua DPRD Kota Serang Tolak Sanksi Push Up: Harusnya Denda Rp100 Ribu Aja

SERANG, BANTEN RAYA - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menilai sanksi kerja sosial (jasos) seperti push up dan lainnya bagi pelanggar tidak pakai masker tidak efektif. Sebab, sanksi itu tidak membuat masyarakat jera. 

Alih-alih tujuan utama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), justru kasus baru Covid-19 di Ibukota Provinsi Banten ini pun terus bertambah. 

Berdasarkan rilis dari Diskominfo Kota Serang, Senin (13/9), total kasus terkonfirmasi tercatat ada 119 orang dengan rincian dirawat 48 orang, meninggal dunia empat orang dan sembuh 67 orang. 

"Saya sih gak sepakat ya kalau sanksinya push up dan lari. Harusnya denda Rp 100 ribu. Biar orang jera. Kalau push up dan lainnya kan bisa dilakukan. Kalau denda uang kan kondisi lagi begini semua orang mikir, masih mending beli maskernya dari pada denda uang Rp 100 ribu," ujar Budi, kepada awak media, saat meninjau pos check point di Terminal Bus Pakupatan Kota Serang, Senin (14/9) sekitar pukul 11.00.

Oleh karena itu, Budi berharap kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang kedapatan tak pakai masker. 

"Ya harus ditambahin. Sanksi dendanya harus dijalankan yang Rp 100 ribu. Karena denda itu bisa menurunkan efek jerah terhadap meremehkan masker. Dan bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker. Tadi pak wali kurang menambahkan saja," ucap dia. 

Menurut dia, sanksi kerja sosial yang dilakukan masyarakat yang kedapatan tidak pakai masker itu terkesan kurang tegas dan kurang tidak tepat. 

"Ya itu OPDnya yang salah. Harusnya gak begitu. Denda Rp 100 ribu aja biar disiplin karena ini kan lagi PSBB. Berarti harus memperketat protokol kesehatannya. Jadi gak main-main push up, nyapu, masih mending disuruh beli masker. Selesai semua," jelasnya. 

Budi menilai sanksi denda uang Rp 100.000 itu untuk mendidik masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan masker di tempat umum. 

"Ya kalau gak dibikin berat masyarakat gak bisa jerah. Itu masalahnya. Karena kan lagi Pandemi ini kan lagi ekonomi susah. Kita kan lagi ngemong masyarakat nih, pemerintah mewakili masyarakat agar tau betapa wajibnya pakai masker dan berbahayanya tidak pakai masker," terang Budi. 

Ia menuturkan, pelaksanaan check point yang dijalankan seluruh aparatur petugas pada siang hari berjalan efektif. Namun ia berharap kegiatan check point itu dapat dilaksanakan selama 24 jam, sesuai dengan instruksi Walikota Serang. 

"Ya kalau begini efektif. Cuman 24 jam gak? Saya belum cek. Harusnya ceknya malam kan mobilisasi kendaraan 24 jam nih. Nah kita harusnya cek malam. Nanti sekali-kali saya cek malam," tandas dia. 

Pantauan di lokasi, pada acara check point tersebut turut hadir Walikota Serang Syafrudin bersama jajaran pejabat OPD terkait, dan TNI/Polri serta petugas PMI Kota Serang. (harir)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook