Deden dan Ade Bersaing Jadi Pjs di Kabupaten Serang dan Pandeglang

Redaksi   |   Politik  |   Selasa, 15 September 2020 - 11:44:55 WIB   |  dibaca: 198 kali
Deden dan Ade Bersaing Jadi Pjs di Kabupaten Serang dan Pandeglang

SERANG, BANTEN RAYA - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Deden Apriyandhi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebasbangpol) Banten Ade Aryanto diusulkan menjadi Penjabat (Pjs) Bupati Serang dan Pandeglang.

Mereka diproyeksi mengisi kekosongan jabatan sementara lantaran kepala daerah (kada) definitif setempat akan mengambil cuti kampanye pilkada serentak 2020. Selain Deden dan Ade, ada empat nama lainnya yang juga masuk usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seperti diketahui, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang bakal mengalami kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati. Sebab, pasangan kepala daerah di dua wilayah tersebut Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa dan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban kembali maju pada pilkada serentak 2020. 
Menurut sumber Banten Raya di internal Pemprov Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah mengajukan enam untuk mengisi jabatan Pjs Bupati Serang dan Pandeglang. Adapun komposisi yang diajukan untuk posisi tersebut adalah empat pejabat pemprov yang sekarang menduduki posisi kepala biro (karo), satu kepala badan (kaban) dan satu kepala dinas kadis (kadis). 

Satu kadis yang diusulkan untuk menjadi kada sementara adalah Kepala Dispora Banten Deden Apriyandhi. Sedangkan satu Kaban adalah Kepala Badan Kesbangpol Ade Aryanto. Posisi kada sementara bagi Ade Aryanto bukan hal yang baru. Yang bersangkutan tercatat pernah menduduki posisi Pj Walikota Serang pada 2018 lalu. 

Sementara empat karo Setda Provinsi Banten yang diusulkan untuk dua daerah terdiri atas Kepala Biro Pemerintahan Gunawan Rusminto, Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Beni Ismail, Kepala Biro Hukum Agus Mintono serta Kepala Biro Umum Ahmad Syaukani. 
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto membenarkan Pemprov Banten telah mengusulkan enam nama untuk mengisi kursi Pjs Bupati Serang dan Pandeglang. Itu dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan karena kada setempat mengambil cuti setelah kembali maju pada pilkada serenta 2020. 

"Ada enam pejabat tinggi pratama provinsi yang diusulkan gubernur kepada Mendagri. Jumat (11/9) kita serahkan by email dan fisik aslinya baru tadi (kemarin) pagi jam 08.00 kita sampaikan," ujarnya, kemarin. 
Ia juga tak membantah, terdapat enam nama yang diusulkan memiliki komposisi tiga nama untuk masing-masing daerah. Adapun mereka yang diusulkan untuk menjadi bupati sementara terdiri atas empat orang yang kini menduduki posisi karo, satu kaban dan satu kadis di lingkup Pemprov Banten. Sementara untuk identitas pejabat yang dimaksud, dia enggan memaparkannya. 

"Mohon maaf untuk nama-nama belum dapat disampaikan. Nanti akan diberitahu," katanya seraya tertawa ketika ditanya namanya masuk dalam daftar usulan.

Setelah mengusulkan, kata dia, kini pemprov hanya tinggal menunggu rekomendasi yang diberikan oleh Kemendagri. Setelahnya, gubernur akan melakukan pelantikan sebagai kada sementara. 

"Kita menunggu jawaban atas usulan permohonan gubernur untuk pengisian Pjs-nya," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Gunawan, adapun masa jabatan Pjs Bupati Serang dan Pandeglang adalah selama masa cuti kada definitif. Kurang lebih lama cuti memakan waktu dua bulan.

"Cuti kada selama masa kampanye yaitu pada 26 September hingga 5 Desember," tuturnya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, selain pasangan kada di Kabupaten Serang dan Pandeglang, terdapat dua wakil walikota yang mengajukan cuti dengan alasan yang sama. 

Keduanya adalah Wakil Walikota Cilegon Ati Marliati dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Untuk kedua daerah tersebut tak perlu dilakukan penunjukkan Pjs. Sebab keduanya tak akan mengalami kekosongan kada karena hanya satu dari pasangan pimpinan daerah yang mengambil cuti. 
Gunawan menegaskan, dalam melaksanakan tugasnya seorang Pjs tak memiliki kewenangan penuh sebagai kada definitif. Pjs terbatas hanya dalam hal pelaksanaan tugas harian yang sifatnya normatif. Tidak menentukan hal-hal yang menjadi kebijakan seorang pejabat tetap atau defenitif. 

"Pjs tidak diperkenankan melakukan pergantian atau rotasi pegawai di lingkungannya. Terkecuali atas persetujuan Mendagri melalui gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan dengan sangat selektif sekali," tuturnya. 
Dalam beberapa kesempatan Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, nama-nama calon yang untuk menjadi Pjs kada Kabupaten Serang dan Pandeglang sudah disiapkan. Meski demikian siapa nama yang diproyeksikan tersebut belum bisa diungkapkan. Nama pejabat yang ditunjuknya sebagai Pjs kada adalah mereka yang pernah bertugas di Kabupaten Serang dan Pandeglang. 
Orangnya sudah ada, tapi belum (fiks). Ya enggak mungkin dong dari yang jauh. Catat saja siapa pejabat yang pernah di situ (Serang dan Pandeglang), ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook