PHK Tembus 19.000 Orang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 02 Oktober 2020 - 10:18:53 WIB   |  dibaca: 159 kali
PHK Tembus 19.000 Orang

SERANG, BANTEN RAYA- Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Banten terus meningkat. Dari catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, kini jumlahnya telah mencapai 19.000 orang. Hal tersebut terjadi lantaran bertambahnya jumlah perusahaan yang tutup akibat terdampak pandemi Covid-19. Diketahui, PHK di Banten mulai muncul sejak pandemi terjadi. Pada Mei, angka PHK tercatat masih 17.000 orang. Angka itu kembali naik pada Juli menjadi sekitar 18.000 orang.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait angka PHK di Banten. Berdasarkan data yang masuk hingga akhir pekan kemarin, angka PHK di Banten mencapai 19.000 orang. “Jumlahnya terus bertambah,” ujarnya, Jumat (1/10).

Pria berkumis tebal itu menuturkan, peningkatan angka PHK yang terjadi berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang tutup. Total kini ada 72 perusahaan di Banten yang telah menutup usahanya. Sebagian besar berada di wilayah Tangerang Raya. Menurutnya, penutupan terjadi lantaran perusahaan terdampak lemahnya kondisi perekonomian yang terjadi belakangan akibat pandemi Covid-19.  “Mungkin masih ada lagi yang belum terlaporkan. Bisa jadi (perusahaan yang tutup) bertambah,” ungkapnya.

Adapun perusahaan yang tutup, kata dia, memiliki jenis usaha yang bervariasi seperti misalnya pabrik sepatu. Akan tetapi bila dibandingkan dengan provinsi lain, Banten masih tergolong lebih baik. Di provinsi lain, terdapat ratusan perusahaan yang tutup oleh sebab yang sama.

Ia juga tak memungkiri, PHK juga terjadi karena adanya perusahaan yang sebagian mengalihkan kapasitas produksinya. Hal itu dilakukan sebagai langkah ekspansi dengan mengincar daerah yang memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang lebih rendah dibanding di Banten.“Ada perusahaan yang tadinya di Tangerang pindah ke Solo. Saya minta perekrutan tenaga kerja dari sini dua ribu orang. Dari warga Banten ditempatkan ke Solo,” ungkapnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya sedang gencar melakukan penempatan tenaga kerja asal Banten ke luar daerah. Seperti misalnya penempatan di Solo untuk sekitar 200 orang, belum lama ini. Selain itu ada juga penempatan hingga ke luar negeri. Al Hamidi menegaskan, setiap perusahaan yang menerapkan kebijakan PHK atau merumahkan karyawannya wajib untuk menyerahkan laporan. Dengan demikian, pihaknya bisa menindaklanjuti melalui program penempatan kerja.

“Ada juga yang keluar negeri tapi enggak sebanding. Lajunya (PHK) bertambah terus. Perusahaan wajib memberi laporan kepada Disnakertrans terkait jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK," tuturnya.

Ia juga mengimbau kepada perusahaan untuk tidak langsung memberlakukan kebijakan PHK kepada karyawannya. Perusahaan lebih didorong untuk merumahkan pekerjanya. “PHK jalan akhir, kita punya jalan lain yakni dirumahkan. Maka manfaatkan bipartit. Kalau mau dirumahkan silakan, mau dibayar 10 persen, 20 persen, 30 persen, silahkan, asal sepakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Mahdani mengatakan, realisasi investasi di Banten selama pandemi belum diketahui. “Kami menunggu data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) RI. Tanggal 10 (Oktober) nanti baru ada,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar menyoroti angka pengangguran di Banten yang sebelum banyaknya PHK karena pandemi Covid-19 memang sudah tinggi. Ia menilai hal itu merupakan sebagai bentuk kegagalan Pemprov Banten."Sekarang kondisi normal saja Provinsi Banten penganggurannya tertinggi, di angka 8,11 persen kemarin. Kalau ini 8,01 persen dalam kondisi covid mau bagaimana lagi, normal saja nomor satu pengangguran, apalagi saat Covid-19," tuturnya.  

Nizar juga menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten tak memiliki terobosan untuk mengantisipasi hal tersebut. "Artinya kepala Disnakertrans dalam kondisi normal tidak mampu. Apalagi dalam kondisi covid, kadis (kepala dinas) lebih tidak mampu lagi, enggak punya inovasi," ujarnya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, Banten kembali menempati urutan teratas tingkat terbuka (TPT) se-Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pengangguran periode Februari 2020 di Banten berada di angka 8,01 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional yaitu 4,99 persen.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 5,622 juta orang adalah penduduk bekerja, dan sebanyak 489.216 orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja berkurang 54.606 orang, sedangkan pengangguran bertambah 23.409 orang. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook