DHD 45 Tunggu Arahan Kuasa Hukum

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 02 Oktober 2020 - 14:59:23 WIB   |  dibaca: 125 kali
DHD 45 Tunggu Arahan Kuasa Hukum

MASIH MENUNGGU: Petugas Satpol PP Kota Serang saat melakukan pengosongan Gedung Juang 45, di Jalan Ki Mas Jong, Kota Serang, Selasa (22/9) silam.

SERANG, BANTEN RAYA- Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi Banten menunggu arahan kuasa hukum untuk menentukan langkah guna menyikapi pengosongan Gedung Juang 45 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang beberapa waktu yang lalu.

Pengurus DHD 45 Provinsi Banten setelah berdiskusi dengan kuasa hukum, terkait langkah terbaik yang akan diambil dalam menyikapi pengosongan gedung tersebut."Kami sudah konsultasi dengan kuasa hukum kami dan sekarang menunggu arahan langkah selanjutnya," kata Ketua DHD 45 Provinsi Banten Mas Muis Muslich, Kamis (1/10).

Muis mengatakan, setidaknya ada dua langkah yang dapat diambil  oleh pengurus DHD 45 Provinsi Banten yaitu masalah hukum dan masalah perdata. Menurutnya, pengosongan Gedung Juang 45 sendiri tidak dapat dilakukan sepihak karena pengurus DHD 45 Banten menolak pengosongan gedung cagar budaya tersebut."Sebetulnya pengosongan itu tidak harus terjadi, karena kami menolak untuk dikosongkan tanpa adanya kesepakatan," katanya.

Menurutnya, sebelum melakukan pengosongan Gedung Juang 45, Pemkot Serang menyiapkan tempat untuk sekretariat DHD 45 yang bisa ditempati oleh para pengurus selama revitalisasi gedung dilakukan. Nyatanya hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang. "Ini kan tidak ada. Seharusnya pemkot memberi tahu kami ini tempat sementara untuk DHD 45 dan disewakan oleh pemkot," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, Pemkot Serang ingin mewujudkan dan menghidupkan kembali sejarah perjuangan para pejuang di Banten, khususnya Kota Serang. Ia juga menekankan, Pemkot Serang tidak mengusir DHD 45 Banten dengan pengosongan yang dilakukan.
"Kami akan buatkan juga sekretariat DHD dengan organisasi kejuangan lainnya," ujarnya.

Terkait rencana pengurus DHD 45 Banten yang akan membawa masalah ini ke jalur hukum ia mempersilakan apabila ada kesalahan yang dilakukan Pemkot Serang terkait pengosongan Gedung Juang 45 tersebut.

"Seperti yang disampaikan Pak Wakil Walikota (Subadri), silakan menempuh jalur hukum karena kami sudah sesuai prosedur dan tanah itu milik Pemkot Serang sementara bangunannya milik BPCB Banten," kata mantan Sekretaris BPTPM Kota Serang ini. (tohir/rahmat)
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook