Bantuan Kuota Internet Dinilai Tidak Tepat Sasaran

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 02 Oktober 2020 - 15:02:09 WIB   |  dibaca: 183 kali
Bantuan Kuota Internet Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarini saat berkunjung ke SMP Negeri 2 Cilegon, Kamis (1/10).

CILEGON, BANTEN RAYA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti bantuan kuota internet untuk siswa yang belajar daring atau dalam jaringan (Daring) kareana Covid-19.
Bantuan itu dinilai tidak tepat sasaran, karena permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di setiap daerah permasalahannya berbeda-beda.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, permasalahan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pemberian bantuan kuota internet untuk PJJ siswa dinilai tidak tepat sasaran. "Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) harusnya berlaku seperti dokter, mendiagnosa dulu permasalahan di masing-masing daerah, karena tidak semua daerah permasalahannya kebutuhan kuota internet," kata Retno saat meninjau proses PJJ di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota Cilegon, Kamis (1/0).

Dikatakan Retno, Kemendikbud RI saat ini tengah menyiapkan bantuan kuota internet untuk PJJ. Bantuan kuota internet umum 5 Giga Bytes (GB), dan kuota internet belajar sebanyak 30 GB. "Kuota internet umum untuk mengakses youtube, zoom meeting, maupun videocall. Sementara kuota internet belajar seperti halnya aplikasi Ruang Guru, dan sejenisnya. Padahal, seharusnya kuota internet umum yang diperbanyak karena guru banyak metode pembelajarannya melalui zoom meeting atau channel youtube," kata Retno.

Menurut Retno, 1 GB dianggarkan Rp 1 ribu. Sementara, di Indonesia jumlah anak yang akan menerima bantuan sekitar 55 juta siswa. Maka ada ratusan miliar uang negara yang tidak tepat sasaran. "Seperti saat kita datang ke Cilegon ini, ada permasalahan dalam PJJ, yaitu permasalahan sinyal di sekitar Gunung Batur. Kalau siswa diberikan bantuan kuota internet, sementara sinyal internet saja susah, gimana mau pakai kuotanya," sentil Retno.

Kata Retno, selain permasalahan sinyal, beberapa siswa juga tidak memunyai handphone android. Seharusnya, kata dia, bantuan juga berupa pengadaan laptop ataupun handphone untuk sekolah agar bisa dipinjamkan ke siswa yang tidak memunyai handphone android. "Pemerintah juga bisa meminta ke para provider untuk menambah jaringan di beberapa tempat yang masih susah sinyal," pintanya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, anggaran pemerintah sekitar Rp 7,2 triliun diharapkan bisa tepat sasaran. Selain itu, proses pembelajaran siswa bisa berjalan dengan baik. Jika pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, kata Retno, juga belum semua sekolah memunyai fasilitas untuk cuci tangan dan menjaga jarak. "Kami intinya meminta Kemendikbud mendiagnosa dulu, permasalahan di setiap sekolah," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Ismatullah mengatakan, hasil kunjungan KPAI, akan menjadi rekomendasi pelaksanaan sekolah tatap muka atau PJJ.Menurutnya, untuk proses pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab Dindik Kota Cilegon saja. "Ada tanggungjawab OPD (Organisasi PErangkat Daerah) lain, seperti Dishub (Dinas Perhubungan) karena pembatasan kapasitas angkutan umum juga harus dilakukan, anak sekolah kan banyak yang pakai angkot," katanya.

Selama Pembatasan Sosial Berskala BEsar (PSBB) Kota Cilegon berlangsung, kata Ismat, maka proses pembelajaran tatap muka tetap tidak dilaksanakanakan. Namun, jika Cilegon menjadi zona kuning atau hijau korona bisa saja pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketata. "Selama PSBB dan masih zona merah tetap PJJ," katanya.

Dalam proses PJJ, kata Ismat, ada beberapa kendala, yaitu terkait sinyal internet yang tidak bisa menjangkau semua wilayah di Kota Cilegon, terutama wilayah perbukitan di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Cibeber yang saat ini belum terjangkau sinyal internet dengan baik. "Kita sudah kirim surat ke salah satu provider internet untuk memerkuat sinyal di perbukitan di Kecamatan Pulomerak dan Cibeber. HArusnya CSR (Corporate Social Responsibility) dari provider buat pendidikan lagi yaitu buat bangun BTS sinyal seperti di Cipala (Pulomerak-red)," katanya.

Ismat menjelaskan, ada sekitar enam sekolah di Kecamatan Pulomerak dan dua sekolah di Kecamatan Cibeber yang PJJ terkendala sinyal. "Ada enam sekolah di Pulomerak dan dua sekolah di Cibeber yang terkendala karena sinyal tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Solusinya, kita pakai tugas LKS (Lembar Kerja Siswa) yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah," tuturnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook