APBD Banten Rp15,5 T Bakal Diketok di 18 November

Redaksi   |   Metro Serang  |   Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:49:22 WIB   |  dibaca: 261 kali
APBD Banten Rp15,5 T Bakal Diketok di 18 November

SERANG, BANTEN RAYA - APBD Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2021 ditargetkan sudah bisa ditetapkan pada 18 November mendatang. Tahapan penyusunan kini sedang dilaksanakan dan telah sampai pada penelitian rencana kerja dan anggaran (RKA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, sejumlah tahapan penyusunan APBD TA 2021 telah dilalui. Gubernur bersama pimpinan DPRD Banten sudah menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) pada 8 Oktober. 

"Selanjutnya kita akan melakuan langkah berikutnya yaitu rancangan APBD 2021. Mudah-mudahan sesuai aturan kita tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan," ujarnya, kemarin.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, adapun langkah selanjutnya yang sudah dilakukan yakni menerbitkan surat edaran Sekda Banten untuk melakukan penelitian RKA pada 14 Oktober. Kemudian penelitian RKA sendiri dilakukan mulai 15 Oktober. Adapun proyeksi besaran APBD TA 2021 berada pada angka Rp15,556 triliun.

"Untuk penyampaian raperda (rancangan peraturan daerah) itu pada 22 Oktober. Paripurna dan penyampaian nota keuangannya pada 26 Oktober. Di akhirnya untuk paripurna persetujuan 18 November," katanya. 

Setelah penetapan Raperda tentang APBD TA 2021, kata dia, pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi pada 23 November. Perda sendiri ditargetkan sudah bisa diberlakukan pada 17 Desember yang disambung dengan penerbitan peraturan gubernur (pergub) di 18 Desember. "Menurut agenda pelaksanaan kita efektif sampai 22 Desember," tuturnya. 

Seperti diketahui, saat ini adapun rincian atau postur KUA PPAS APBD TA 2021 terdiri atas belanja daerah Rp15,556 triliun. Sementara pendapatan senilai Rp11,38 triliun. Itu di antaranya pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp4,38 triliun yakni atas dana alokasi umum (DAU) Rp1,15 triliun, dana bagi hasil Rp573,4 miliar. Selanjutnya ada dana alokasi khusus (DAK) Rp2,65 triliun serta dana insentif daerah Rp44,9 miliar. 

Selanjutnya, pembiayaan daerah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2020 senilai Rp134,1 miliar. Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat Rp4,134 triliun. (dewa)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook