Soal Gugatan Dana Hibah, Kuasa Hukum Ratu Ati: Tak Berdasar dan Salah Kaprah

Redaksi   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:28:30 WIB   |  dibaca: 278 kali
Soal Gugatan Dana Hibah, Kuasa Hukum Ratu Ati: Tak Berdasar dan Salah Kaprah

CILEGON, BANTEN RAYA - Kuasa Hukum Para Tergugat Dana Hibah dan Bansos Kota Cilegon 2018 - 2020 Agus Surahmat menyatakan jika gugatan soal dana hibah yang diajukan oleh penggugat Muhammad Kholid tidak berdasar dan salah kaprah. Hal itu disampaikan Agus melalui rilis yang diterima Banten Raya, Senin (19/10) malam.

Diketahui dalam laman website Pengadilan Negeri (PN) Serang http://www.pn-serang.go.id/main/ jika salah satu warga Kota Cilegon sebagai penggugat Muhammad Kholid mengajukan kasus dugaan pelanggaran dana hibah yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan organisasi di Kota Cilegon, dengan tergugat yaitu Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Cilegon Rizki Khairul Ikhwan, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cilegon Budi Mulyadi, Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, Ketua Himpunan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Cilegon Eti Kurniawati, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Sahruji, Ketua Forum Kominikasi Majelis Taklim (FKMT) Kota Cilegon Amalia, Ketua majelis Ulama Indoensia (MUI) Kota Cilegon Dimyati S Abu Bakar, Ketua Yayasan Al Islah Ratu Ati Marliati, Ketua Forum Komunikasi RT/RW Cilegon (Foker C) Kusmaeni dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon Wandi Wahyudin.

Untuk turut tergugat yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Achmad Jubaedi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Teten Hertiaman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Irjen Firli Bahuri, ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna, Ketua  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ardan Adiperdana, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam dugaan kasus tersebut baik tergugat dan penggugat melanjutkan persidangan pada Rabu (14/10) di PN Serang dengan agenda pembacaan gugatan. Hal itu karena sebelumnya pada sidang mediasi pada Selasa (8/9) tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menilai isi gugatan tersebut, Agus memaparkan, pertama penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum melakukan gugatan. Sebab, hanya memberitahukan sebagai warga masyarakat di Kota Cilegon tidak menyebutkan kapasitas sebagai apa melakukan gugatan.

Penggugat, ujar Agus, bukan merupakan bagian dari organisasi para tergugat dan bukan dari bagian dari perangkat para turut tergugat.

"Dapat dikatakan penggugat (Muhammad Kholid) bukanlah bagian dari pihak yang dapat melakukan gugatan, karena tidak ada perkara apapun antara penggugat dengan tergugat dan para turut tergugat. Dengan demikian maka penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Gugatan ini tidak memiliki syarat formil,” katanya.

Salah kaprah berikutnya, lanjut Agus, gugatan tidak jelas, posita dan petitum gugatan tidak berkesesuaian. Dalam Posita, paparnya, penggugat hanya menguraikan tentang dugaan–dugaan atau bermain opini yang terjadi dalam pengajuan maupun pemberian hibah oleh pemerintah daerah Cilegon tahun anggaran 2020.

Masih kata Agus, dalam petitum, penggugat langsung mengajukan tuntutan– tuntutan yang tidak didasari dengan dalil dan fakta hukum yang kuat yang diuraikan dalam posita.

“Antara posita dan petitum tidak bersesuaian maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sudah selayaknya gugatan harus di tolak atau setidak–tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,” paparnya.

Agus menambahkan, pihak yang dapat mengeluarkan dana hibah atau bansos yang bersumber dari dana APBD adalah dinas terkait sebagai leading sector yang disetujui oleh walikota, sehingga penggugat salah dalam menentukan siapa atau pihak mana yang seharusnya digugat.

"Maka seharusnya pihak yang digugat bukan organisasi pemohon, karena mengajukan saja. Sedangkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan organisasi pemohon hibah dapat dikeluarkan atau disetujui untuk memperoleh dana hibah adalah dinas terkait,” imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Muhammad Kholid Isbandi belum memberikan jawaban saat ditanya melalui pesan Whatsapp soal adanya penilaian Agus Surahmat yang menilai gugatan yang disampaikan tidak berdasar. (uri)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook