Kasus Korupsi Internet Desa, Mantan Kadishub Banten Diduga Terima Rp378 Juta 

Redaksi   |   Hukum  |   Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:24:04 WIB   |  dibaca: 558 kali
Kasus Korupsi Internet Desa, Mantan Kadishub Banten Diduga Terima Rp378 Juta 

SERANG, BANTEN RAYA- Mantan Kepala Dishubkominfo Banten Revri Aroes diduga menerima uang Rp378 juta dari proyek pengembangan telekomunikasi dan telematika atau internet desa pada Dishubkominfo Banten tahun 2016 senilai Rp3,5 miliar. Selain Revri, Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid yang kini jadi tersangka diduga menerima Rp350 juta atau 10 persen dari nilai proyek. 


Seperti diketahui, kasus ini telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dishubkominfo Banten Revri Aroes, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek Haliludin, Kepala Laboratorium Administrasi Negara (LAN) Untirta Deden Muhammad Haris, dan Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid. 


Kasi Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Zainal Efendi mengatakan, kasus korupsi APBD tersebut telah terstruktur. Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik, diketahui bahwa anggaran Rp3,5 miliar seharusnya dikelola langsung oleh LAN Untirta, namun anggaran tersebut justru diserahkan ke pihak ketiga yaitu CV SDI.


"Jadi, tersangka Deden itu ada (menikmati) 10 persen (dari Rp3,5 miliar), yaitu 3 persen untuk BLU dan 7 persen untuk kampus. Kemudian (dana proyek) dikembalikan ke Holid (Direktur CV SDI) 90 persen (Rp3.150.000.000). Sisa itu dipotong lagi 12 persen (Rp378 juta) ke Revri," ujarnya kepada Banten Raya, Selasa (20/10).


Zainal menjelaskan, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Kejati Banten juga menduga adanya kerugian negara lebih besar dari temuan Inspektorat Banten sebesar Rp1,2 miliar. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan menggali aliran dana dalam kasus korupsi pengembangan telekomunikasi dan telematika pada Dishubkominfo Banten tersebut. "Kita masih klasifikasikan, ada saksi-saksi yang masih kita panggil," katanya.


Zaenal mengungkapkan, dari beberapa bukti baru yang didapatkan penyidik, ada beberapa laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat fiktif. Dengan begitu, kerugian negara atas proyek senilai Rp3,5 miliar itu bisa lebih dari hitungan Inspektorat sebesar Rp1,2 miliar.


"Rp1,2 miliar itu hitungan Inspektorat secara global. Tetapi dari hitungan kami, dari LPJ-LPJ bahwa ada LPJ fiktif, misalnya jadi narasumber padahal tidak jadi narasumber. Misalnya jadi narasumber di daftar Rp2 juta (biaya) tapi di LPJ jadi Rp20 juta, kemungkinan akan berlebih (kerugian negara Rp1,2 miliar)," ungkapnya.


Untuk diketahui, pada Selasa (13/10) lalu, keempatnya ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut dan langsung dilakukan penahanan oleh penyidik Kejati Banten. Para tersangka ditahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang. 


Pengusutan kasus tersebut dimulai sejak awal 2019. Bidang Intelijen Kejati Banten yang menerima laporan mulai menggali keterangan pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data-data. Setelah mendapati adanya perbuatan melawan hukum, tim penyelidik melimpahkan penanganan perkara tersebut ke bidang pidana khusus (pidsus). Kemudian, pada Juni 2020 tim penyelidik melaksanakan gelara perkara. Hasil gelar perkara menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyelidik telah mendapati bukti permulaan yang cukup. 


Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). (darjat/rahmat)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook