Bawaslu Prediksi Hujan Uang Terjadi di H-3 Pencoblosan 

Redaksi   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:47:35 WIB   |  dibaca: 392 kali
Bawaslu Prediksi Hujan Uang Terjadi di H-3 Pencoblosan 

CILEGON, BANTEN RAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon memberikan perhatian khusus terhadap potensi politik uang di Pilkada Cilegon, 9 Desember mendatang. Bawaslu meminta kepada semua elemen masyarakat untuk turut mengawasi politik uang.

“Kerawanan politik terjadi di Pilwalkot Cilegon. Kita minta semua turut mengawasi, kalau bisa divideokan,” kata Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi, Kamis (22/10).

Dikatakan Sis, pelanggaran politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam undang-undang tersebut, baik penerima maupun pemberi politik uang bisa dikenakan sanksi pidana. “Sanksi atas tindakan politik uang juga bisa sampai digugurkan pencalonannya,” katanya. 

Menurut Sis, waktu yang rawan terhadap politik uang adalah tiga hari sebelum hari pencoblosan. Ia meminta warga Kota Cilegon agar tidak tergiur rayuan dengan uang untuk memilih calon. “Jangan sampai menerima uang Rp100 ribu, ruginya lima tahun ke depan,” terangnya.

Tindakan politik uang, kata Sis, disebut juga sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebab, tindakan politik uang juga bisa menjadi cikal bakal tindakan korupsi ketika calon sudah duduk menjadi kepala daerah. “Politik uang ini bisa merusak sendi-sendi demokrasi. Kepemimpinan hasil politik uang bisa jadi pragmatis, membuat pembangunan tidak berjalan dengan maksimal,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Sis, jumlah tenaga pengawas memang terbatas. Namun, pihaknya berharap elemen masyarakat turut membantu mengawasi. “Kita pengawas tingkat kecamatan ada tiga masing-masing kecamatan jadi ada 24 orang, untuk pengawas tingkat kelurahan masing-masing kelurahan satu orang yaitu 43 orang dan pengawas TPS (Tempat Pemungutsan Suara) satu orang, di Cilegon ada 784 TPS,” ungkapnya.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta Suwaib Amiruddin mengatakan, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pilkada dinilai akan membuat politik uang semakin rawan terjadi. Padahal, pasangan calon (paslon) bisa memanfaatkan berbagai sarana untuk melakukan sosialisasi selain tatap muka, yaitu seperti melalui media massa maupun media sosial (medsos). 

“Hati-hati dengan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk memaksakan pemilih dengan diiming-imingi uang. Calon harus lebih masif dalam sosialisasi latar belakang calon," tuturnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilegon Rikil Amri menjelaskan, perlu sosialisasi yang intens dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menekan politik uang. "Sosialisasi jangan sampai hanya sampai sebatas menggugurkan kewajiban saja," katanya. (gillang)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook