Buruh Minta Upah 2021 Naik, Gubernur Indikasikan Tak Ada Kenaikan

Redaksi   |   Metro Serang  |   Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:30:37 WIB   |  dibaca: 129 kali
Buruh Minta Upah 2021 Naik, Gubernur Indikasikan Tak Ada Kenaikan

MULTITAFSIR : Perwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten Redy Darmana memberi keterangan kepada awak media di Kantor Disnakertrans Provinsi Banten, Selasa (27/10).

SERANG, BANTEN RAYA - Buruh meminta agar upah minimum provinsi (UMP) Banten 2021 naik. Mereka menilai surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menyebut upah minimum 2021 sama dengan 2020 bukan berarti tidak ada kenaikan. Kata sama yang dimaksud adalah ketentuannya sama dengan penatapan UMP 2020 yaitu naik 8,51 persen.

Seperti diketahui, UMP Banten pada 2020 adalah senilai Rp2.460.996 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.267.990. Kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun SE terkait upah minimum 2021 sama dengan 2020 adalah SE Menaker Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Perwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Provinsi Banten Redy Darmana mengatakan, rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten untuk pembahasan UMP Banten 2021 telah digelar. Tiga pihak yaitu pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh atau pekerja telah sepakat untuk tidak sepakat.

"Rapat penetapan untuk UMP ini sepakat tdiak sepakat. Di situ ada tiga unsur yaitu pemerintah, Apindo (Asosisi Pengusaha Indonesia) dan SP/SB," ujarnya kepada awak media usai rapat.

Ia menjelaskan, ada perbedaan pendapat antara Apindo dan buruh terkait SE Menaker. Apindo menafsirkan SE tersebut menetapkan jika upah minimum 2021 sama dengan tahun ini atau tidak mengalami kenaikan. Sementara pihaknya menafsirkan kata sama tersebut berarti penetapan upah minimum 2021 mekanismenya sama dengan di 2020.  

"Penafsiran hukum dari kita pasti berbeda. Kalau kami penafsiran dengan poin 1 upah menyesuaikan dengan upah 2020 itu tetap naik sebesar 8,51 persen. Jadi rekomendasi yang tadi kita gulirkan ke gubernur dari pihak Apindo tidak ada kenaikan upah. Sementara kita dari SP/SB tetap naik untuk 8,51 persen," katanya.  

Ia membantah, apa yang diinginkan pihaknya sebagai sikap acuh terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda. Buruh hanya ingin penetapan upah minimum ini tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

"Jadi kalau Ibu Ida (Fauziah selaku Menaker) bahwa SE melihat covid, kita tidak melihat itu. Memang harus kita pakai bahwa 5 tahun ini kita harus tinjau kehidupan layaknya harus ada survei dan sudah dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik)," ungkapnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengindikasikan pihaknya akan menetapkan upah minimum di Banten 2021 dengan nilai yang sama dengan 2020. 

"Ada perintahnya, keputusan menterinya itu harus sama dengan tahun lalu. Kalau naik bagaimana nanti kesulitan pengusahanya lagi begini. (Sebagai kepedulian pemerintah) kan ada bantuan pra kerja segala," tuturnya. (dewa) 

 

 

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook