Upah Minimum Tidak Naik, Buruh akan Turun ke Jalan

Redaksi   |   Serang Raya  |   Rabu, 28 Oktober 2020 - 11:53:58 WIB   |  dibaca: 303 kali
Upah Minimum Tidak Naik, Buruh akan Turun ke Jalan

SERANG, BANTEN RAYA - Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. Dalam surat itu, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan. Menyikapi hal itu, serikat buruh di Kabupaten Serang akan melakukan protes ke pemerintah dengan menggelar unjuk rasa.

Ketua DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP) Kabupaten Serang Argo Priyo Sujatmiko memastikan, para buruh akan turun ke lapangan untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait upah minimum tersebut.

"Yang jelas kita nolak keputusan itu (tidak naik-red). Pasti kalau tidak naik buruh akan protes," ujar Argo kepada Banten Raya, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, terkait kebijakan upah minimun pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana upah minimum harus didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang lain. 

"Kalau melihat itu (PP-red) kan pasti enggak masuk, tapi kan melihatnya bukan itu saja tapi harus melihat indikator-indikator yang lain," katanya.

Argo menuturkan, pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan upah minimum tersebut. "Kalau sampai enggak naik kebangetan. Karena, posisi pandemi seperti ini kan daya beli buruh juga kesulitan dan menurun. Kalau buruh sendiri sesuar rapat dewan pengupahan kan minta 8,5 persen seperti tahun kemarin, tujuannya untuk mendobrak daya beli itu," paparnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil rapat dewan pengupahan provinsi yang melibatkan unsur serikat buruh, akademisi, dan Apindo masih berbeda-beda pandangan. "Kalau unsur akademisi masih membuka peluang agar mempertimbangkan parameter yang lain, kalau pemerintah mengacu pada hasil survei BPS, kalau buruh tetap melihat PP 78. Kita masih menunggu keputusan gubernut terkait UMP (upah minimum provinsi)," tuturnya. (Tanjung)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook