Pinjaman Pemprov Banten Rp4,1 Triliun Belum Jelas

Redaksi   |   Metro Serang  |   Kamis, 19 November 2020 - 08:06:50 WIB   |  dibaca: 198 kali
Pinjaman Pemprov Banten Rp4,1 Triliun Belum Jelas

SERANG, BANTEN RAYA- Realisasi pinjaman daerah Pemprov Banten kepada PT Sarana Multi Infrasruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun untuk APBD 2021 belum menemui kejelasan. Sebab, hingga kini pemerintah pusat belum memberikan kepastian terkait ketersediaan anggaran tersebut.


Seperti diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman ditujukan untuk menutupi anjloknya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).


Usulan telah dilayangkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Surat Gubernur Banten Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. Nilai tersebut telah dilakukan dalam rancangan APBD 2021 dan kini dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.


Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, meski pembahasan APBD 2021 telah dilakukan namun pembahasannya belum menyentuh terkait pinjaman daerah. Meski demikian, dia tak membantah jika utang yang diusulkan pemprov belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.


"Belum dibahas nanti ditanyakan ke Pak Sekda yang melakukan MoU. (Masih ditunggu sampai) pada saat kita ketok anggaran," ujarnya kepada awak media usai rapat Banggar DPRD Provinsi Banten di Sekretarait DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (18/11). 


Politikus PKS itu menuturkan, dengan belum adanya kepastian realisasi pinjaman daerah tersebut maka tidak menutup kemungkinan rapat paripurna persetujuan APBD 2021 diundur. Berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, rapat paripurna dengan agenda mengambilan persetujuan APBD 2021 adalah pada 24 November.


"Mungkin (paripurna persetujuan APBD 2021 diundur), mungkin tapi kita upayakan tetap sesuai dengan jadwal kita. (Menunggu) persetujuan (pinjaman daerah) lalu hasil pembahasan ini karena ini dikonsultasikan dengan Pak Gubernur dan respon Pak Gubernur bagaimana," katanya. 


Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kata dia, penetapan APBD 2021 tidak boleh lewat dari November. Jika lewat maka Pemprov Banten berpotensi terkena sanksi dari pemerintah pusat. "Akhir November, supaya kita enggak kena penalti dari pusat terkait dengan DAK (dana alokasi khusus) dan insentif dari pusat," ungkapnya.


Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pada dasarnya Pemprov Banten dan PT SMI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Isinya, ada kucuran dana pinjaman untuk dua tahun yaitu pada 2020 dan 2021.


"2020 sudah clear lalu berikutnya 2021. MoU besarnya kan sudah, sekarang pada tahapan PKS (pelaksanaan kerja sama). Jadi menyesuaikan ke peruntukkan apa yang terdesain sesuai arahan dengan dari skema program," tuturnya.


Terkait pencairan dana, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui PT SMI. Dia tak menutup kemungkinan adanya perubahan nilai pinjaman. Jika hal itu terjadi maka dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemberi pinjaman. 


"Melakukan komunikasi administratif ke SMI. Ruang-ruang dalam rangka KAK (kerangka acuan kegiatan) mungkin revisi, penyesuaian. Namanya juga dalam suatu penganggaran, ada perubahan revisi dan seterusnya. Masih punya waktu, kan pararel, kita komunikasi terus," ujarnya. (dewa)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook