Satpol PP Minta Walikota Evaluasi SK Legalitas PKL JLS

Redaksi   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 20 November 2020 - 23:39:42 WIB   |  dibaca: 182 kali
Satpol PP Minta Walikota Evaluasi SK Legalitas PKL JLS

RAPAT : Suasana rapat yang digelar Satpolpp Kota Cilegon dengan pengelola PKL JLS dan Disperindag Kota Cilegon, Jumat (20/11).

*Banyak Warem Fasilitasi Miras dan Prostitusi

CILEGON, BANTEN RAYA - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menggelar rapat koordinasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Jumat (20/11). 

Dalam pembahasannya, Satpol PP Kota Cilegon meminta kepada Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk mengevaluasi Surat Keputusan (SK) Walikota Cilegon dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon tentang izin PKL di Trotoar Jalan Lingkar Selatan (JLS) dari Kilometer 0 sampai 1. Sebab, pihaknya menemukan adanya sejumlah pelanggaran PKL JLS yang menjual miras dan bisnis prostitusi.

Sekretaris Satpol PP Kota Cilegon Sukroni menjelaskan, adanya rapat tersebut untuk mengetahui status legalitas PKL di JLS dari KM 0 sampai 1 yang pernah dilegalkan Walikota dan Disperindag. Pihaknya meminta agar SK dan perjanjian dilakukan evaluasi. Sebab, selain pihaknya sudah menemukan berbagai pelanggaran dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah PKL yang menjual miras. Banyak juga laporan warga yang menyatakan jika PKL di Trotoar JLS menjadi warung remang-remang.

“Ternyata benar ada SK Walikota dalam hal ini 0 sampai 1 kilometer yang dikelalo untuk Pawon (pengelola), lalu ada lagi Disperindag (SK) yang dikelola oleh 3 LSM, Forkopeci (Forum Komunikasi Pedagang Cilegon), Persatuan Pedagang Cilegon Mandiri (PPCM) dan Bela Negara. Ini kami rapatkan karena ingin sinergitas,” katanya kepada wartawan usai rapat.

Sukroni menyatakan, adanya rapat tersebut yang juga mengundang pengelola ingin memastikan sinergitas. Jangan sampai Satpolpp dibenturkan dengan pengelola yang ada di JLS, karena PKL berstatus legal dengan SK yang sudah dibuat. Atau, imbuhnya, sebaliknya sudah legal namun banyak pelanggaran yang dilakukan dengan menjual miras dan menjadi tempat prostitusi.

“Kesimpulanya ada SK-nya dan tinggal penertiban. Satpol PP akan mengeksekusi yang melanggar. Kami juga ingin Disperindag melakukan evaluasi terhadap SK yang sudah dibuat,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Cilegon Sofan Maksudi mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan tahapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga dalam pengambilan penindakan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya, imbuh Sofan, juga akan memastikan jika tindakan yang diambil sudah sesuai dengan berbagai peraturan yang ada, termasuk soal larangan adanya tempat prostitusi.

“Rapat ini menjadi langkah kami dalam melakukan SOP sebelum adanya penindakan. Kami ingin jika benar melanggar maka bisa benar-benar ditegakkan,” pungkasnya. (uri)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook