Silpa APBD Provinsi Banten 2020 Berpotensi Membengkak

Redaksi   |   Metro Serang  |   Minggu, 22 November 2020 - 21:00:27 WIB   |  dibaca: 175 kali
Silpa APBD Provinsi Banten 2020 Berpotensi Membengkak

SERANG, BANTEN RAYA- Sisa lebih penggunaan angaran (silpa) APBD Banten tahun 2020 diprediksi berpotensi membengkak. Nilainya bisa melambung dibanding yang dipasang Pemprov Banten senilai Rp134 miliar pada rancangan APBD 2021. Sebab, hingga 31 Oktober serapan anggarannya baru mencapai 52 persen dari total pagu Rp10,72 triliun.


Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis mengatakan, pihaknya menyoroti adanya ketidakkonsistenan mengenai besaran silpa tahun anggaran 2020. Ia memertanyakan target silpa senilai Rp134 miliar yang dimasukan dalam rancangan APBD 2021.

"DPRD melihat masih ada ketidakkonsistenan mengenai besaran silpa. Realisasi anggaran 2020 per 31 Oktober itu baru 52 persen, sedangkan mereka (pemprov) menetapkan silpa Rp134 miliar," ujarnya, kemarin.

Politikus PDIP itu menjelaskan, dengan sisa waktu efektif tahun anggaran yang kurang dari dua bulan sejak 31 Oktober maka ada kemungkinan besar serapan APBD tidak optimal. Jika hal tersebut terjadi maka besaran silpa akan terjadi pembengkakkan. "Bagaimana kalau serapannya cuma 90 persen. 10 persen dari Rp10 triliun berapa? Bisa Rp1 triliun kan," katanya.

Menurutnya, salah satu hal yang bisa membuat serapan anggaran membengkak adalah belum terealisasinya seluruh program penanganan Covid-19. Ia mencontohkan program bantuan langsung tunai (BLT) atau jaring pengaman sosial (JPS) yang belum juga rampung.  

"Sampai saat ini masih berlangsung, tapi BLT tahap dua belum. Belum lagi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang harusnya sejalan dengan kebijakan pusat. Janji mereka (pemberian BLT) tiga bulan di April, Mei, Juni," ungkapnya. 

Seperti diketahui, Pemprov Banten mengalokasikan JPS untuk 421.177 kepala keluarga (KK) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Adapun besaran bantuan untuk Tangerang Raya dan lima kabupaten/kota lainnya mengalami sedikit perbedaan. Untuk Tangerang Raya nilai jaring pengaman sosialnya adalah Rp600.000 per KK per bulan. Sedangkan untuk daerah lainnya Rp500.000 per KK per bulan.

Adapun rincian penerima terdiri atas Kota Tangerang sebanyak 86.783 KK, Kota Tangerang Selatan 22.258 KK, Kabupaten Tangerang 149.133 KK, Kabupaten Serang  56.100 KK, Kota Serang 30.200 KK, Kota Cilegon 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang  44.673 KK, dan Kabupaten Lebak 11.655 KK.

Terkat hal itu, pihaknya telah memertanyakannya secara langsung kepada Gubernur Banten melalui pemandangan umum Fraksi PDIP dalam sebuah rapat paripurna. 

"Makannya dari pemandangan umum fraksi menanyakan serapan sudah berapa persen, termausk dana penanganan Covid-19. Harusnya penyerapan digenjot, apalagi di (program) covid, untuk bisa mengintervensi pemulihan ekonomi dan lainnya," tuturnya.

Masih terkait anggaran, lanjut Muhlis, Fraksi PDIP juga menyoroti kebijakan Pemprov Banten pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2021. Tema RKPD yang diusung pemprov berbeda dengan pemerintah pusat. RPKD pemprov masih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur.

"Di satu sisi kata eksekutif pembangunan infrastruktur juga untuk pemulihan ekonomi. Berdampak langsung? Enggak juga. Sekarang rakyat itu butuh bagaimana meningkat daya beli. Artinya perlu program khusus misalnya bantuan langsung tunai, bantuan UMKM dan bantuan korban PHK (pemutusan hubungan kerja)," ujarnya.

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu meminta agar pemprov bisa lebih fokus pada program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebab, hal itulah yang kini dibutuhkan. "Pemerintah pusat kan habis-habisan, ada yang bantuan guru honor untuk buruh, UMKM. Yang dibutuhkan ada alokasi anggaran pemulihan ekonomi langsung, yang mengintervansi langsung," katanya. 

Berdasarkan catatan Banten Raya, adapun nilai APBD 2021 diproyeksi mencapai Rp15,55 triliun. Rinciannya, belanja modal Rp5,4 triliun dan untuk belanja operasi berada pada angka Rp7,47 triliun. Belanja tak terduga Rp84,96 miliar dan belanja transfer Rp2,59 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan daerah ditarget Rp11,3 triliun. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp6,92 triliun, pendapatan transfer Rp4,38 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,2 miliar. Dari komposisi tersebut terdapat defisit Rp4,28 triliun yang akan ditutup dari silpa tahun sebelumnya Rp134,7 miliar, dan pinjamam daerah dari PT SMI sebesar Rp4,13 triliun. Terakhir ada pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah senilai Rp20 miliar.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, serapan anggaran APBD 2020 sudah menunjukan progres dibanding 31 Oktober lalu. Saat ini, Pemprov Banten sedang fokus untuk merealisasikan program yang telah dicanangkan.

"Kita terus berkonsolidasi sekarang untuk melakukan progres-progres itu secara maksimal. Ada perkembangan di beberapa (waktu) terakhir ini. Kita masih ada waktu satu bulan," tuturnya. (dewa/rahmat)

Profil Redaksi

Redaksi

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook