Nasib Petani Masih Memprihatinkan


SERANG
– Nasib petani di Provinsi Banten dan secara umum di Indonesia masih memprihatinkan. Mereka kerap kali tidak bisa menikmati hasil panen, karena harga bibit dan pupuk yang mereka gunakan tidak disediakan dengan harga terjangkau oleh pemerintah. Jangankan mengecap laba, modal kembali saja sudah untung.

Demikian disampaikan oleh mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasan (LMND Untirta) saat menggelar aksi demonstrasi mereka di perempatan Ciceri, Kota Serang, kemarin, guna memperingati Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September. “Kaum petani merupakan lapisan masyarakat yang terus mengalami ketidakadilan di negeri ini,” kata Humas LMND Untirta Ahmad Lamhatunnadzori, Rabu (24/9).

Tidak hanya itu, petani juga tidak diberikan kepastian hidup, seperti di negera tetangga, misalnya India. Di sana, petani mendapatkan semacam garansi selama menanam hingga panen. Bila tanaman mereka rusak dan gagal panen, pemerintah menopang hidup mereka lalu memberikan lagi modal untuk mereka bertani. Dengan demikian, para petani tidak akan takut rugi dan bersemangat untuk kembali menanam. “Sementara di negara kita petani dibiarkan menanggung nasib mereka sendiri,” katanya.

Dikatakan Lamhatunnadzori, masalah yang dihadapi petani juga tidak hanya tentang ketersediaan bibit dan pupuk, melainkan juga masalah tanah (agraria) yang sejak masa kolonial belum berpihak pada mereka. Pasalnya, saat masa kolonial tanah pertanian dikuasai oleh penjajah dan digunakan bukan untuk menyejahterakan petani dan rakyat Indonesia secara luas. Sementara saat kemerdekaan, pada masa kepemimpinan Soekarno di Orde Lama, pemerintah telah membuat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang bertujuan mengembalikan tanah kepada rakyat.

Namun, usaha itu kemudian berubah haluan pada masa Orde Baru di zaman Soeharto. “Undang-Undang Pokok Agraria diganti dengan undang-undang yang memihak asing dan banyak mengedepankan kepentingan pemilik modal,” kata Lamhatunnadzori. Untuk itu, mahasiswa menyerukan tentang perlunya reformasi agraria untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga harus segera menyelesaikan konflik agraria dan membentuk lembaga khusus reforma agraria untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria.

LAHAN PETANI DIPOLITISASI

Sementara itu di tempat terpisah, Gerakan Mahasiswa dan Petani (Gempita) Banten juga menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-54 di depan gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Rabu (24/9) kemarin. Mereka mengatakan, 54 tahun sejak undang-undang (UU) Pokok Agraria (UUPA) disahkan pada 1960 silam, ternyata perjalanan pertanian tidak mengalami perbaikan dalam hal kesejahteraan petani. Karena, masih banyak petani yang belum memiliki lahan akibat lahannya masih berstatus sengketa. Pasalnya, hal tersebut disebabkan kebijakan yang masih dipolitisasi kepentingan penguasa. Sehingga, petani di Banten tidak mampu mencapai kesejahteraan karena hanya menjadi buruh tani dari para penguasa pemilik lahan.

Unjuk rasa yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan petani se-Banten itu dalam rangka mendesak pemerintahan baru untuk melaksanakan reforma agraria dan mengembalikan kedaulatan petani Indonesia, khususnya di Banten. “Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat ribuan hektare lahan pertanian di tingkat kabupaten atau kota sudah bukan milik petani secara utuh. Contohnya, 13.000 hektar lahan pertanian di Cibaliung dan 70 hektar lahan pertanian di Baros. Ternyata, lahan tersebut masih dimiliki pihak penguasa,” ungkap Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten Muhamad Syafe'i dalam orasinya.

Syafe'i menjelaskan,selama ini, para petani telah mendesak pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta DPRD Provinsi Banten khususnya komisi 1 dan 4 untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kedaulatan para petani Banten. Akan tetapi, dari setiap pertemuan yang dilakukan, para petani terus kembali dengan tangan hampa akibat adanya tindakan represif dari pihak keamanaan kedua kantor tersebut. “Bagaimana kami mau menyelesaikan masalah ini, kalau mendatangi kantor mereka saja kami selalu mendapat penolakan. Lalu, di mata mereka, profesi petani itu seperti apa? Kalau tidak ada petani, mereka tidak akan bisa makan enak,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Adi Setya Purnama, Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Tani atau Gempita menuntut kepada pemangku kebijakan serta pelaksana kebijakan untuk segera menyelesaikan permasalahan diatas dengan berbagai tindakan. Di antaranya adalah, membagikan lahan telantar kepada petani sebagai pelaksanaan pembebasan agraria, menjalankan modul pertanian rakyat untuk kedaulatan pangan, menghentikan kriminalisasi dan tindakan intimidasi kepada petani dari oknum penegak hukum dan membentuk serta mengoptimalisasi lembaga penyelesaian konflik agraria. “Sementara, saat ini juga masih banyak petani yang belum memiliki sarana prasarana produksi yang layak seperti benih, pupuk, irigasi. Ini disebabkan kebijakan yang masih dipolitisi oleh kepentingan penguasa,” tutur Adi. (tohir/ibah)





Beri komentar


Security code
Refresh