Tunggu Revisi Regulasi Kampanye

KALIANDA – Penetapan lokasi kampanye bagi para peserta Pilkada Lampung Selatan masih menunggu revisi regulasi mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan kampaye terbuka.

Kasubbag Humas dan Teknis Pemilu Sekretariat KPU Lamsel Asep Rujaeni menjelaskan, dalam pengaturan pelaksanaan kampanye pilkada kali ini terdapat perbedaan persepsi antara Peraturan KPU No. 69/2009 dengan UU No. 32/2004 tentang Pemda.

’’Jika dalam aturan KPU, pelaksanaan kampanye dilakukan selama 14 hari setelah calon ditetapkan. Sementara menurut UU kampanye dilakukan 14 hari sebelum masa tenang pilkada,” kata Asep kemarin (11/4).

Tidak hanya itu. Menurutnya, teknis kampanye akan mulai dibahas KPU Lamsel Ketika memasuki Juni 2010. Sebab, agenda tahapan Pilkada Lamsel tentang kampanye masuk pada Juni 2010. ’’Pembahasan baik itu mengenai tempat-tempat kampanye dan aturan teknis kampanye lainnya,” katanya.

Anggota KPU Lamsel Dra. Erlina belum lama ini juga mengatakan, mengenai teknis kampanye Pilkada Lamsel, lembaganya masih menunggu revisi regulasi tersebut.

Namun, menurutnya, jika dua aturan berbenturan seperti halnya mengenai kampanye pilkada, aturan yang akan digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Artinya, Peraturan KPU No. 69/2009 itu lebih rendah daripada UU No. 32/Pemda.

Ia juga mengomentari adanya perbedaan persepsi antara Panwas Pilkada dan KPU Lamsel soal kampanye. Dia mengatakan, sesuai dengan peraturan KPU, kampanye pilkada adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 UU No. 32/2004. Sedangkan mengenai jadwalnya ditetapkan oleh KPU, baik KPU Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia mengatakan, untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi tiga unsur. Yakni dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan, terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon, dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye. ’’Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan kampanye,” pungkas ketua Pokja Kampanye KPU Lamsel ini. (edw/rnn/adi)


Beri komentar


Security code
Refresh