Kapolri Curhat ke Komisi III


*Dana Pengamanan  Pemilu Belum Cair

JAKARTA - Pengamanan sejumlah tahap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum berjalan optimal akibat masalah dana. Merasa kebutuhan anggaran itu mendesak, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyampaikan unek-unek terkait kebutuhan anggaran tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR.   "Terkait pemilu, memang sampai sekarang belum ada," ujar Sutarman dalam RDP di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (16/12). Sutarman menyatakan, pengajuan dana yang dibutuhkan Polri untuk pengamanan Pemilu 2014 adalah Rp 3,5 triliun. Dana itu penting untuk berbagai persiapan pengamanan Polri pada tahap pemilu yang sudah berjalan. Namun ternyata, bujet yang disiapkan Kemenkeu jauh dari rencana Polri. "Kemenkeu menyediakan dana Rp 1 triliun dari pengajuan Rp 3,5 triliun," kata Sutarman.

Hingga saat ini, lanjut Sutarman, anggaran yang sudah dicairkan dari Kemenkeu adalah Rp 3,4 triliun. Namun, dana yang keluar itu sama sekali tidak terkait pengamanan pemilu. "Itu adalah anggaran belanja modal. Kami masih harus berjuang untuk pengadaan anggaran," ujarnya. Sutarman menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran itu disebabkan pengamanan pemilu oleh Polri dilakukan di seluruh pelosok wilayah. Satu hal yang pasti, Polri memerlukan anggaran untuk pelatihan di seluruh polsek terkait pengamanan pemilu. "Anggaran juga dibutuhkan untuk pengamanan distribusi surat suara dan kembalinya surat suara. Karena ini merupakan isu yang strategis," tegasnya.

Dalam kesimpulan rapat, komisi III menyatakan akan menyampaikan surat kepada Kemenkeu terkait pentingnya anggaran pengamanan pemilu. Namun, Polri pun diminta transparan dalam mengelola anggaran pengamanan pemilu tersebut. Anggota komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menganggap angka tersebut masih kurang. "Menurut saya, anggaran ini masih minimalis. Seperti halnya rumah minimalis, apa yang bisa dilakukan?" ujar Yani.  Menurut Yani, demi pengamanan pemilu, sebaiknya Polri mengajukan anggaran yang maksimal. Dikhawatirkan tanpa pengamanan pemilu yang efektif, proses pemilu bisa terganggu. "Ini kan untuk mengamankan seluruh Indonesia. Kalau kurang, ya sampaikan lagi saja," katanya.  Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Taslim Chaniago mengatakan, tidak ada alasan bagi Kemenkeu menolak pengajuan anggaran pengamanan pemilu oleh Polri. Proses pengamanan pemilu penting karena menyangkut pengamanan hasil pemilu. "Ini tidak hanya urusan Polri. Kalau Menkeu tidak setuju, ini aneh betul," ujar Taslim. (jpnn)

Beri komentar


Security code
Refresh