Kisruh Soal KBS, Risma Lapor KPK


JAKARTA - Sorotan miring terhadap Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melapor ke KPK. Kemarin, dia datang ke kantor komisi antirasuah itu untuk melaporkan seseorang. Entah siapa penyelenggara negara yang dilaporkan, yang pasti, Risma siap mensupport berbagai data ke KPK. Risma menjelaskan, yang disampaikan kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu terkait dengan beberapa hal. Mulai dari bagaimana mekanisme peraturan, aset Pemkot Surabaya, hingga hubungan hukum karena ada punguntan pada masyarakat (tiket). "Saya juga sudah sampaikan untuk mendapatkan ijin konservasi, tapi blum dapat," ujarnya.

Lebih lanjut Risma mengatakan, ada pihak yang dikaporkan juga pada KPK. Namun, dia tidak menjawab saat didesak untuk menyebutkan siapa yang telah dia laporkan. Apakah terkait dengan pengurus lama atau tidak. Dia hanya menjawab kalau ada yang dilaporkan ke KPK. Salah satu kejahatan yang terjadi di KBS menurut Risma adalah desakan untuk menukar satwa dengan mobil, atau bangunan. Itu terjadi setelah Pemkot Surabaya mengambil alih KBS. Saat itu, direksi diminta untuk menyerahkan binatang-binatang itu. Namun, Risma menolak karena tidak ada dasar hukum untuk itu. "Saya bilang nggak bisa, karena dalam Perpu tidak ada pergantian binatang. Maksudnya, binatang tak bisa ditukar dengan Toyota Innova, dan bangunan," ujarnya. Pertukaran, lanjutnya, bisa dilakukan kalau antar binatang. Tapi, tidak bisa asal juga karena harus ada izin presiden untuk binatang yang dilindungi.

Risma memang tidak menjelaskan siapa pihak yang mendorong untuk melakukan pertukaran itu. Yang pasti, penolakan itu berujung pada munculnya desakan-desakan. Dia menyebut masalah di KBS lantas bermunculan setelah itu. Puncaknya, hingga media asing memberitakan kalau KBS sebagai zoo of death. "Saya sampaikan, foto itu setahun sebelum kami kelola. Setelah kejadian itu (publikasi media asing), tiba-tiba satwa saya mati. Makanya saya curiga ada apa," imbuhnya. Dia memilih untuk melapor ke KPK karena khawatir kalau tidak ada tindakan secepatnya bisa makin kacau. Apalagi, dia sadar betul kalau di dalam KBS sendiri pengurusnya tidak solid. Ditambah dengan pengaruh beberapa kelompok lama di dalamnya. Duri itu yang membuat KBS dalam beberapa era terakhir terus kehilangan binatang termasuk yang langka. "Kami kehilangan 420 binatang langka," jelasnya.

Binatang seperti Komodo yang hilang dua ekor. Kerugiannya cukup besar karena ditaksir mencapai Rp 600 atau Rp 900 juta. Begitu juga dengan Jalak Bali yang disebutnya ada dikisaran Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Risma menambahkan, pihaknya bukan tutup mata dengan berbagai kejadian di KBS. Dia mengaku sudah meminta bantuan kemana-mana, tetapi tidak bisa. Kemudian, KBS disorot seolah-olah pihaknya tidak bisa mengelola. "Boleh dicek sekarang setelah kita kelola, binatangnya gemuk. Silakan dilihat," terangnya. Dia berharap KPK bisa membantunya menyelesaikan persoalan di KBS. Terutama, soal regulasi tukar menukar yang menurutnya ngawur itu. Dia ingin ada warna baru di KBS dan bisa menjadi fungsi yang baik untuk masyarakat. "Kenapa tarifnya murah sekali, karena KBS memang untuk masyarakat bawah. Bisa juga untuk belajar anak-anak. Itulah kenapa kita butuh kebun binatang itu," tegasnya.

Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P membenarkan adanya laporan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sesua prosedur, pihaknya akan menelaah pengaduan itu. Ada dua hal yang akan dilakukan KPK setelah ini, pertama memastikan ada tidaknya tindak pidana korupsi. Lantas, lembaga pimpinan Abraham Samad itu juga mengecek apakah domain tindak pidana yang terjadi menjadi wewenang KPK atau tidak. KPK, lanjutnya, memiliki batas waktu untuk menjawab laporan pengaduan itu. "Dalam proses telaah, maksimal dalam 30 hari akan kami sampaikan hasilnya ke pelapor," tutur Johan. (dim)

Beri komentar


Security code
Refresh