Majikan Erwiana Jadi Tahanan Kota

JAKARTA " Sidang perdana kasus penganiayaan TKI di Hongkong, Erwiana Sulistyaningsih, 22, berlangsung di Hongkong kemarin. Dalam persidangan, terdakwa penganiayaan sekaligus mantan majikan Erwiana, Law Wan-Tung dikeluarkan dari jeruji besi. Dia ditetapkan sebagai tahanan kota, setelah membayar uang jaminan sebesar HKD 1 juta (sekitar Rp 1,5 miliar).  Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo menuturkan, persidangan perdana kasus Erwiana itu digelar kemarin pukul 14.00 sampai 16.30 waktu Hongkong. Dalam persidangan tersebut, Law Wan-Tung belum mendapatkan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum."Agenda persidangan perdana ini masih pemeriksaan majikan Erwiana," katanya kemarin.

Persidangan berikutnya akan digelar Maret depan. Panjangnya jangka waktu rehat persidangan itu disinyalir mempertimbangkan kondisi Erwiana. Dalam persidangan kedua, Erwiana dijadwalkan bisa hadir sebagai saksi korban.  Menurut Wahyu, kabar penetapan Law Wan-Tung sebagai tahanan kota setelah membayar uang jaminan Rp 1,5 miliar itu merupakan langkah mundur penegakan hukum di Hongkong. "Padahal sebelumnya penegak hukum di Hongkong dielu-elukan," katanya. Tepatnya ketika delegasi polisi Hongkong memeriksa Erwiana di Indonesia dan menangkap Law Wan-Tung sesaat sebelum terbang meninggalkan Hongkong. Wahyu berharap pemerintah Indonesia bersikap terhadap keputusan tahanan kota untuk Law Wan-Tung itu.

Dia menuturkan, keputusan penetapan tahanan kota itu bisa menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah Law Wan-Tung bisa merusak atau menghilangkan barang bukti kasus penganiayaan yang ada di rumahnya. Seperti diketahui hampir seluruh aktivitas penganiayaan Erwiana dilakukan Law Wan-Tung di rumahnya.  Selain kabar penetapan tahanan kota, Wahyu mendapatkan informasi bahwa Law Wan-Tung sudah pernah menganiaya empat orang TKI sebelum kasus Erwiana mencuat. Dia mengatakan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi KJRI di Hongkong. "Harusnya KJRI di Hongkong mem-blacklist nama-nama majikan yang pernah tersangkut kasus penganiayaan TKI," katanya.

Tetapi sebaliknya KJRI di Hongkong justru membiarkan Law Wan-Tung tetap memiliki akses untuk mendapatkan jasa TKI. Wahyu berharap kebijakan blacklist bagi majikan TKI yang nakal harus segera dipatenkan di seluruh negara jujukan TKI. Di tempat terpisah KBRI di Kuala Lumpur kemarin mulai memfasilitasi pemulangan 33 orang TKI dan 3 anak yang bermasalah di negeri jiran itu. KBRI di Kuala Lumpur merinci bahwa 23 orang diantara TKI yang dipulangkan itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sedangkan sepuluh orang TKI plus tiga orang anak, merupakan TKI yang bermasalah dan selama ini ditampung di penampungan KBRI di Kuala Lumpur. Rencananya kepulangan 33 orang TKI dan 3 anak itu dilaksanakan hari ini.

Dari keterangan resmi KBRI di Kuala Lumpur menyebutkan bahwa 23 orang TKI yang menjadi korban TPPO itu merupakan hasil razia Unit Anti-Pemerdagangan Orang (ATIP) Malaysia pada 30 Oktober 2013 di wilayah Bandar Klang. Saat itu jumlah TKI yang diamankan mencapai 40 orang. Saat ini 17 diantaranya masih belum bisa dipulangkan karena harus menjalani persidangan lebih lanjut. Setibanya di Indonesia, 23 TKI korban TPPO itu akan diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tujuannya adalah untuk menelusuri pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan manusia di Indonesia. KBRI di Kuala Lumpur menduga praktek TPPO ini melibatkan orang-orang di Indonesia sebagai perekrut dan penyalur. (wan/kim)

Beri komentar


Security code
Refresh