Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 369 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 470 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 375 | Komentar

Baca


11 Money Changer di Banten Disegel


SERANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menutup paksa sebelas money changer atau Kegiatan Usaha Valuta Asing (KUPVA) di Banten.

Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan BI Banten, Duddy Adiyatna mengatakan, penutupan 11 Kegiatan Usaha Valuta Asing (KUPVA) itu karena  tidak memiliki izin usaha. "Di Banten sendiri banyak sekali KUPVA, khususnya wilayah Tangerang Raya.

Kalau yang tercatat sudah berizin di Tangerang itu hampir 60 KUPVA, dan yang kami tertibkan (penutupan KUPVA) ada 11 KUPVA,” ujar Duddy Adiyatna belum lama ini. Duddy menjelaskan, penertiban KUPVA dilakukan dengan bekerjasama antara Kepolisian dan dengan Bank Indonesia (BI) Banten.

“Mereka tidak dapat beroprasi dulu sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia,” kata Duddy. Jika mengaku pada Peraturan BI No 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI 18/2016), pelaku usaha KUPVA harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan dalam melakukan transaksi jual dan beli uang kertas asing harus memiliki izin dari Bank Indonesia.

“Mulai kita tertibkan itu (KUPVA) dari April 2017 kemarin sampai dengan sekarang. Kalau ada KUPVA berdiri akan terus kami tanya, sudah berizin atau belum? Jika belum berizin maka akan ditutup dan harus mengurus izinnya terlebih dahulu,” kata Duddy.

Duddy mengaku, sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pemilik KUPVA agar mengurus perizinan ke BI. “Untuk mendirikan KUPVA saat ini itu ada ketentuan baru yang harus dipenuhi, setiap KUPVA harus berbadan usaha PT (Perseroan Terbatas), kemudian kalau KUPVA itu punya cabang ditempat lain, harus ada perizinan tersendiri," katanya.

“Untuk badan usaha yang melakukan penukaran valas atau uang asing, harus se izin dari Bank Indonesia. Kemudian, sebelum ada penertiban, kita sudah sosialisasikan secara keseluruhan,” sambung Duddy.
Duddy menambahkan, penutupan KUPVA ilegal ini sebagai upaya penertiban setelah sosialisasi kepada pemilik usaha meminimalisir merugikan masyarakat.

“Penertiban itu kami lakukan lebih kearah mengajak kepada mereka agar mengurus perizinannya. Kalau yang belum berizin kita tutup terlebih dahulu sampai mereka mengurus dan mendapat izin dari Bank Indonesia,” katanya.

“Melalui penutupan ini ita berharap dapat ditindaklanjuti oleh pemilik KUPVA. Karena proses perizinannya tidak memakan biaya, tidak berbelit-belit dan jika ingin mengetahui secara lengkap persyarakatannya cukup melihat website Bank Indonesia,” tutup Duddy. (ismet)