Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 600 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 411 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 516 | Komentar

Baca


Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Direvisi


SERANG
– Pemerintah Kota Serang mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai revisi atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda usul walikota Serang ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan barang milik daerah yang selama ini masih lemah.

Wakil Walikota Serang Sulhi mengatakan bahwa adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi salah satu pertimbangan revisi perda ini.

Perubahan aturan itu menurutnya mengarahkan pada upaya peningkatan akurasi data barang milik daerah. “Sehingga akan ada efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan aset daerah agar pemanfaatannya tidak seperti dulu,” kata Sulhi, Senin (7/5).

Sulhi mengungkapkan bahwa bila sebelumnya aset ada tetapi pendataannya yang kurang begitu tertib, maka dengan perubahan aturan ini diharapkan akan lebih baik. Ia berkeyakinan ke depan pendataan aset akan lebih baik dan jelas. “Termasuk pendataan aset fasos (fasilitas sosial-red) dan fasum (fasilitas umum-red) perumahanan,” katanya.

Asda I Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan bahwa penyesuaian pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru diharapkan dapat memberi solusi dalam penanganan permasalahan pengelolaan barang milik daerah seperti lahan. Apalagi opini Kota Serang dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten selama ini selalu disebabkan masalah aset. “Maka aset harus diperbaiki,” katanya.

Perubahan regulasi ini menurutnya memang harus disesuaikan dengan aturan yang sudah ada sehingga akan lebih relevan. Dengan adanya perubahan, maka penataan akan sesuai dengan aturan yang baru. Bahkan bila perlu pendataan aset berupa tanah dilakukan dengan memanfaatkan Global Positioning System (GPS) agar data dapat dikenali dengan menggunaan kemajuan teknologi. “Sehingga aset tidak mudah dipindahtangankan,” ujarnya. (tohir)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir