Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 231 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 294 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 249 | Komentar

Baca


Peserta PPAN Dititipi Promosikan Banten


SERANG
– KPU Kota Serang menaruh perhatian khusus terhadap rencana pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Serang 2018. Sebab, berdasarkan rapat evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  Pilgub Banten 2017 oleh KPU Banten beberapa waktu lalu, PPDP dinilai masih kurang akurat dalam melakukan pendataan sehingga berdampak pada tingkat partisipasi.

Ketua Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan, setelah menyelesaikan tahapan pilgub penyelenggara pemilu terus melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan. Salah satu evaluasi yang digelar adalah terkait DPT di mana PPDP menjadi sorotan.

“Ada pertemuan antara KPU, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Panwaslu dalam rapat evaluasi. PPDP jadi salah satu pembahasan,” ujarnya kepada Banten Raya saat ditemui di ruang kerjanya, senin (8/5).

Mantan kuli tinta itu menuturkan, dalam rapat tersebut muncul beberapa catatan terkait kurang optimalkan peran PPDP. Pertama, metode pencocokan dan penilitan (coklit) daftar pemilih yang dilakukan PPDP dari laporan Panwaslu diketahui akurasinya kurang baik. Kedua, imbas dari catatan pertama adalah masih ditemukannya pemilih yang tak memenuhi syarat (TMS) yang masuk DPT. Ketiga, imbas dari catatan kedua adalah rendahnya tingkat partisipasi.

“Dengan jumlah DPT sekian tapi ada pemilih yang TMS seperti TNI/POLRI aktif, yang sudah meninggal, sudah pindah domisili masih terdaftar. Kemudian ada juga pemilih ganda yang mencapai 3.400. Itu kan otomatis tidak memilih sehingga terkesan banyak pemilih yang tidak menyalurkan hak politiknya. Padahal memang mereka tak punya hak,” katanya.

Agar hal serupa tidak terjadi pada DPT Pilwalkot Serang, kata dia, pihaknya berencana memperpanjang masa kerja PPDP dari satu menjadi dua bulan. “Diaturannya diperbolehkan. Di pilgub kemarin cuma satu bulan sehingga lepas dari itu kami kesulitan untuk konfirmasi ketika ada data pemilih yang tak lengkap. Kalau dua bulan, satu bulan untuk coklit dan satu bulan waktu siaga. Mereka akan lebih mudah dikonfirmasi karena masih terikat,” ungkapnya.

Selain itu ada juga catatan yang erat kaitannya dengan PPDP, ada juga yang mengarah ke pemerintah daerah. Seperti Pemkot Serang harus memperhatikan adanya 30.000 warganya yang belum memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat masuk DPT.

“Kemudian juga perlu ada kesepahaman antara operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Disdukcapil dan operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) di KPU. Harus sinergi agar keduanya bisa saling memahami dalam pengolahan data sehingga data dari Disdukcapil ke KPU dan sebaliknya sinkron,” tuturnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Kota Serang Gema Advaita mengaku, selalu siap untuk bersinergi dengan KPU dan tak pernah menutup diri untuk itu. “Kami selalu siap, seperti yang kami lakukan di Pilgub Banten,” pungkasnya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir