Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 600 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 411 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 516 | Komentar

Baca


Soal Dugaan Jual Beli RTLH, Disos Diminta Cek Lapangan


SERANG -
Komisi II DPRD Kota Serang meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang turun ke lapangan menindaklanjuti laporan warga mengenai adanya dugaan jual beli program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kademen.

Karena berdasarkan aturan bantuan tersebut bersifat gratis dan tidak ada biaya yang menyertainya."Kami minta dinsos turun untuk ngecek ke lapangan kebenaran kabar itu," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Serwng Furtasan Ali Yusuf, Selasa (9/5).

Furtasan mengaku belum mendengar adanya kabar jual beli program RTLH di Kelurahan Terumbu. Berdasarkan informasi yang didapatkan Banten Raya warga yang ingin mendapatkan bantuan RTLH harus menyerahkan uang pelicin sebesar Rp 200 ribu sampai dengan Rp 350 ribu per kepala keluarga. Furtasan sendiri tidak mau berspekulasi tentang benar atau salahnya masalah itu sebelum ada pembuktian.

Atau apakah yang bermain dalam jual beli program RTLH adalah ketua RT atau pegawai dinas sosial. Meski demikian ia mengatakan bahwa bantuan RTLH adalah bantuan yang diberikan kepada warga yang memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni seperti lantai rumah masih tanah. Program itu diusulkan dari bawah melalui RT sampai dengan dinas sosial.

Dalam proses penentuan bantuan, kata Furtasan, ada proses verifikasi di lapangan guna memastikan penerima bantuan memang benar keluarga yang berhak mendapatkan atau tidak. Bila penerima bantuan memiliki rumah yang layak seharusnya bantuan tidak diberikan. Pada kasus di Kelurahan Terumbu ia menduga bisa saja laporan warga mengenai adanya bantuan RTLH itu karena di lapangan adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. "Rumah yang seharusnya lebih berhak malah nggak dapet, kalau seperti itu kan warga biasanya akan ribut," katanya.

Furtasan mengungkapkan bahwa bantuan RTLH diberikan berdasarkan nama dan alamat (by name by adress) warga penerima bantuan. Karena itu dapat ditelusuri dengan mudah apakah penerima bantuan merupakan orang yang mampu atau tidak. "Coba tanya data by name by adress ke dinsos," ujarnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Disos Kota Serang Agus M Arif Dj mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendengar adanya pungutan biaya itu. Meski demikian ia menegaskan bahwa program RTLH tidak dipungut biaya serupiah pun. “Dinsos tidak pernah memerintahkan siapa pun memungut uang untuk RTLH,” ujarnya.

Terkait desakan Komisi II DPRD Kota Serang, ia mengatakan baru akan melakukan itu bila mendapatkan informasi mengenai pelaku dan lokasi kejadian. Dengan demikian, ia bisa melacak dengan orang-orang yang ada di bawahnya.

Terkait RTLH 2017 ia menyatakan saat ini program tersebut masih belum cair dan masih menunggu surat keputusan Walikota Serang. Akan ada 56 kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan RTLH tahun ini dari 80 kepala keluarga yang mengajukan.

Sementara 24 kepala keluarga lainnya kemungkinan tidak akan mendapatkan bantuan karena sudah membangun sendiri rumah mereka sehingga tidak masuk dalam kategori RTLH. “Mungkin karena mereka kesal menunggu bantuan lama turun jadi dibangun sendiri karena sudah ada uang,” ujarnya. (tohir)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir