Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 100 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 92 | Komentar

Baca


Pemprov Kekurangan 1.500 ASN


SERANG
– Biro Organisasi Setda Pemprov Banten telah menggelar analisis beban kerja (ABK) terhadap Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Hasilnya, pemprov masih kekurangan sekitar 1.500 orang tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kebutuhan 6.000 ASN.

Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Pemprov Banten Ade Ahmad Kosasih mengatakan, dari analisis tersebut pihaknya telah memiliki peta kebutuhan pegawai terhadap seluruh OPD di Pemprov Banten pada 2016. Dari data yang berhasil dihimpun, kebutuhan pegawai mencapai 6.000 orang. Jumlah pegawai pemprov saat ini sekitar 4.500 ASN. "Kekurangannya itu hanya sekitar 1.500 untuk satu provinsi (pemprov_red),” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan bahwa kekurangan pegawai itu murni untuk yang berstatus ASN, karena tenaga honorer tidak dihitung beban kerja. “Tenaga honorer nggak dihitung, walau ada 300 orang tapi beban kerjanya nol, yang dianggap di ABK cuma yang ASN,” katanya.

Meski sudah memiliki peta persebaran ASN di lingkungan Pemprov Banten, namun angka ideal terkait hal tersebut belum bisa didapat secara resmi. Sebab, hingga kini Peraturan Gubenur (Pergub) tentang Analisis Jabatan (anjab) belum juga ditertibkan.

“Perhitungan jumlah pegawai itu di ABK. Itu setelah anjab, setelah Pergub tentang anjab diundangkan (diterbitkan_red) baru kami susun Pergub tentang ABK, baru ketahuan berapa jumlah ASN di provinsi yang ideal. Di anjab itu ada kualifikasi pendidikannya, keterampilannya, kemudian uraian tugasnya dan dia mengerjakan apa,” ungkapnya.

Disinggung Pergub tentang Anjab yang juga belum diterbitkan, dia mengaku, hal itu terjadi bukan karena adanya suatu kendala. Menurutnya, itu disebabkan ada kehati-hatian dari Biro Hukum Setda Pemprov Banten. Meski demikian, dia menargetkan hal itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

“Pergub SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) Desember sudah kami selesaikan, simultan dengan itu pergub uraian tugas sama anjabnya diteruskan. Hanya mungkin kehati-hatian dari Biro Kukum. Jadi kalau dari Biro Organisasi sudah selesai hanya mungkin Biro Hukum perlu kehati-hatian lebih cermat lagi, hanya itu saja. Pertengahan tahun Insya Allah selesai,” tuturnya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh