Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 143 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 182 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 632 | Komentar

Baca


Pembahasan Dua Rapaerda Ditunda


SERANG
- Dua dari empat rancangan peraturan daerah (raperda) batal dibahas DPRD Banten. Dua raperda itu yakni raperda tentang pembinaan keormasan, dan raperda kawasan tanpa rokok. Sedangkan pembahasan dua reparda lainya yakni raperda tentang ketahanan keluarga dan raperda tentang keolahragaan dilanjutkan.

Demikian terungkap saat rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terkait empat raperda inisiatif DPRD Banten di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (13/7).

Dalam paripurna tersebut mayoritas fraksi meminta untuk menunda pembahasan raperda keromasan dan kawasan tanpa rokok.Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menegaskan, ditundanya pembahasan dua raperda tersebut lantaran tidak memiliki urgensi.

Menurutnya, raperda tentang keormasan tidak perlu dilanjutkan karena kewenangannya ada di pemerintah pusat, sedangkan kawasan tanpa roko itu kewenangannya ada di kabupaten/kota. Untuk itu, lanjut Asep, DPRD saat ini lebih baik konsentrasi untuk merampungkan raperda RPJMD.

“Saya sudah minta ke pemprov kalau draft RPJMD tanggal 25 Juli ini sudah masuk. Kalau dua perda itu dimasukan lagi, maka perda RPJMD enggak akan keburu dibahas. Yang pasti ini (penundaan) lebih ke kepentingan masyarakat Banten,” kata Asep.

Asep pun menerangkan jika penangguhan dua raperda tersebut merupakan hasil rapat fraksi. “Itu keputusan rapat, jadi keputusannya dua pending, dua jalan,” jelasnya.Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, untuk raperda tentang keormasan pihaknya sudah meminta perda tersebut ditolak atau tidak dilanjutkan, sedangkan raperda kawasan tanpa rokok pihaknya minta mengkaji ulang karena hal tersebut berhubungan dengan tata ruang.

“Kalau keromasan itu kan kewenangan pusat. Kalau kawasan rokok itu lebih ke tata ruang. Saat ini kan perkantoran, restoran dan pusat perbelanjaan sudah buat ruang eksklusif untuk perokok,” kata WH.
Ia mencontohkan di Kota Tangerang sudah lama membuat perda kawasan tanpa rokok. “Waktu saya jadi walikota (Tangerang) sudah saya buat. Yang ada sekarang itu kita akan dorong kabupaten/kota yang belum punya, kita akan suratin mereka supaya mereka lebih nyambung bikin kawasan tanpa rokok,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan mengatakan, raperda kawasan tanpa rokok wilayah pengaturannya berada di kabupaten/kota. Ia juga menulai jika rapereda itu jadi perda pelaksanaannya tidak akan efektif.“Kita sependapat dengan gubenur, lebih baik dukungan pelaksanaan perda di kabupaten/kota. Bagi yang belum didorong bikin perda,” kata Fitron.

Namun, meski tidak mengatur provinsi juga harus menerapkan kawasan tanpa rokok seperti di gedung-gedung milik pemprov yang berada di Kota Serang yang notabane telah meberlakukan perda kawasan tanpa rokok.

“Misalkan di DPRD Banten harus ada ruang khusus, hal ini juga supaya kita jadi contoh yang baik. Kalau masalah keormasan itu ranahnya pusat, kita hanya bantu dukung programnya, bukan kewenangannya,” katanya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten Tuti Elfita berpendapat bahwa raperda tentang ketahanan keluarga ini sangat penting untuk diterapkan di Banten dan tidak cukup jika hanya diatur dalam raperda tentang RPJPD atau RPJMD.

Menurutnya, daerah lain telah berhasil menerapkan perda tentang ketahanan keluarga, di antaranya Jawa Barat dan Gorontalo. Saat ini provinsi lain yang sedang membahasnya yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung.

"Melalui perda ini nantinya dapat membentengi generasi muda dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya. Sebab hal tersebut terjadi diawali karena tidak kuatnya benteng pertahanan dalam keluarga," ujarnya. (rahmat)

Beri komentar


Security code
Refresh