Crime News

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 53 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 87 | Komentar

Baca

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 984 | Komentar

Baca


KPU Diminta Sosialisasi Jalur Perseorangan


SERANG
– KPU Provinsi Banten meminta KPU kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018 tak menyampingkan sosialisasi pendaftaran calon dari jalur perseorangan. Sebab, tahapan pendaftaran jalur non parpol akan dimulai pada September.

Komisioner KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri mengatakan, pada dasarnya KPU harus bisa menyosialisasikan semua yang berkaitan dengan pemilu. Untuk saat ini, selain pihaknya menekankan agar KPU tidak lupa untuk mengenalkan pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan. “Selambat-lambatnya Agustus harus ada sosialisasi mekanisme pencalonan jalur independen agar cukup waktunya. Sebab, waktu pendaftararan di awal September,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Mantan Ketua KPU Kota Cilegon itu menuturkan, sosialisasi jalur perseorangan pun harus efektif agar bisa dipahami oleh masyarakat. Syarat pencalonan melalui jalur tersebut memiliki perbedaan yang jauh berbeda karena membutuhkan syarat minimal dukungan.

“Itu harus diberi ruang sosialisasi. Jadi masyarakat bisa lebih tahu kalau ada jalur pencalonan lain selain lewat parpol. Ini harus jadi perhatian KPU Kota Serang, KPU Kota Tangerang, KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Kabupaten Lebak yang memang ikut serta di Pilkada sreentak 2018,” katanya.

Adapun syarat minimal dukungan untuk jalur persorangan tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir sampai 250.000, paling sedikit harus mengantongi dukungan sebanyak 10 persen. Jika DPT terakhir 250.000 hingga 500.000 paling sedikit harus didukung 8,5 persen.

Kemudian DPT 500.000 hingga 1 juta adalah 7,5 persen dan DPt di atas 1 juta adalah 6,5 persen. “Syarat dukungan ini harus dilampirkan melalui salinan KTP-el. Proses verifikasi dukungannya menggunakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan),” ungkapnya.

Lebih lanjut Syaeful menekankan aagar 4 KPU kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada di 2018 bisa menyusun sasaran sosialisasi dengan seksama. Hal tersebut dilakukan agar untuk semua segmen bisa terinventarisasi. “Intinya secara keseluruhan KPU kabupaten/kota sudah siap melakukan tahapan,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 pasal 4 disebutkan tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai sejak 14 Juni.

“Sedangkan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan dimulai pada 12 Oktober. Pengolahan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017,” ujarnya.

Berikutnya, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018. Masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Masa tenang dan pembersihan alat peraga pada 24 hingga 26 Juni 2018. “Adapun pemungutan dan penghitungan suara sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018,” pungkasnya. (dewa)


Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir