Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 219 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 279 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 238 | Komentar

Baca


97 Petugas KB Dihonor Pusat


SERANG – Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi telah mengambil alih 97 penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencara (PLKB) dari 5 kabupaten/kota di Banten. Pemerintah daerah hanya dibebankan mendanai biaya operasional saja, sedangkan honor disiapkan pusat.

Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo mengatakan,  program kependudukan keluarga berencana  dan pembangunan keluarga (KKBPK) harus diterapkan dengan merevitalisasi program KB yang diakui semakin melemah sejak reformasi 17 tahun yang lalu. Perlu ada upaya untuk kembali menguatkannya, salah satunya dengan pembangilalihan PKB dan PLKB.

“Proses pengalihan PKB dan PLKB memang tidak berjalan mulus tapi melalui proses yang panjang. Diawali dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 404. Namun demikian, untuk alih kelola PKB dan PLKB tertunda 1 tahun .

Hal ini disebabkan karena kesiapan pembiayaan yang cukup besar terhadap 15.458 personel se-Indonesia,” ujarnya di sela-sela acara Pengenalan Program KKBPK Semester II di salah satu hotel ternama di Kota Serang, Senin (24/7).  Ia menuturkan, dalam pelaksanaannya pihaknya tidak akan mengabil seluruh sarana yang diberikan kepada PKB dan PLKB selain personelnya.

BKKBN juga akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap beban honor seluruh PKB dan PLKB. “Pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban untuk menyediakan biaya operasional PKB dan PLKB dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Dengan dialihkannya honor PKB atau PLKB, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih berkonsentrasi dalam pembiayaan operasional bagi PKB dan PLKB,” katanya.

Dengan pola tersebut maka diharapkan sasaran KKBPK pada rencana strategis BKKBN 2015-2019 bisa terlaksana. Adapun target yang ingin dicapai terdiri atas angka kelahiran total sebanyak 2,3. Kebutuhan KB yang belum terpenuhi menjadi 9,9 persen.Kemudian Cakupan peserta KB menjadi 66 persen.

Pengguna metode KB jangka panjang (MKJP) menjadi 23,5 persen serta tingkat putus pakai menjadi 24,6 persen. Sedangkan untuk target di 2017, BKKBN akan menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,33, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 10,26 persen dan meningkatkan cakupan peserta KB menjadi 60,9 persen. Pengguna MKJP 21,7 persen dan angka putus pakai menjadi 25,3 persen.

“Sasaran di atas merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan program KKBPK. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan bagian yang terpenting dan akan turut menentukan pencapaian pada akhir periode rencana strategis BKKBN 2015-2019,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya ke 97 PKB dan PLKB itu tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pandeglang 45 orang, Kabupaten Lebak 40 orang, Kota Cilegon 2 orang, Kabupaten Serang 6 orang, dam Kota Serang 4 orang.

Menanggpi kebijakan tersebut Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku, tidak mempermasalahkan pengambilalihan kewenangan PKB dan PLKB. Namun dia berharap, slot PKB dan PLKB bisa ditambah mengingat secara geografis Kabupaten Serang memiliki wilayah yang cukup luas. “Soal kewenangan penanganan di mana nggak, yang jadi Masalah buat kami hanya jumlahnya.

Justru dengan ditarik ke pusat kita berharap pusat mengetahui daerah. Desa di Kabupaten Serang ada 326  tapi kita hanya dapat slot 7 orang. Senada disampaikan Wakil Walikota Serang Sulhi Choir. Menurutnya, slot PKB dan PLKB yang dimiliki Kota Serang masih belum ideal.

“Hanya 4 (orang) rasanya tidak cukup untuk menangani 6 kecamatan, akan lebih baik kalau disediakan juga enam petugas untuk menangani 6 Kecamatan,” tuturnya. Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan menyambut baik pengalihan kewenangan PKB dan PLKB. Dengan komando yang sepenuhnya ditangan BKKBN maka program KB bisa lebih teroraganisir.

“KB ini kan urusannya lebih kepada BKKBN jadi kalau dipisah-pisah menjadi tidak fokus. Kalau kita lihat KB ini dianggap bukan menjadi isu yang penting, padahal dari ketidakoptimalan program KB akan berimbas kepada masalah kependudukan kemiskinan,” pungkasnya. (dewa)

TABEL

Target Rencana Strategis BKKBN 2015-2019
Rencana                              Nilai              Target 2017
Angka kelahiran             2,3 persen        2,33 persen
Kebutuhan ber-KB         9,9 persen     10,26 persen
Cakupan peserta KB      66 persen        60,9 persen
Pengguna MKJP           23,5 persen        21,7 persen
tingkat putus pakai       24,6 persen        25,3 persen


PKB dan PLKB di Banten

Kota/Kabupaten      Petugas KB

Pandeglang             45 orang
Lebak                        40 orang
Cilegon                       2 orang
Kab. Serang               6 orang       
Kota Serang               4 orang

Jumlah                     97 Orang

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir