Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 247 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 270 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 701 | Komentar

Baca


Angka TKA dan Tenaga Lokal Timpang



CILEGON - Penempatan tenaga kerja di Kota Cilegon selama tahun 2017 ternyata masih terlihat timpang. Dimana, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) itu lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Terhitung Januari hingga Juli 2017, penempatan TKA yang bekerja di Kota Cilegon sekitar 700 orang, sementara tenaga kerja lokal hanya 349 orang.

Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Wawan Gunawan mengatakan, penempatan tenaga kerja lokal dan TKA di Kota Cilegon memang ada ketimpangan. Dari Januari sampai Juli 2017, penempatan tenaga kerja lokal yang bekerja di Kota Cilegon sebanyak 349 orang, sementara TKA sudah mencapai angka 700 orang.

"Memang lebih banyak penempatan TKA dibandingkan tenaga kerja lokal, padahal Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon sedang gencar-gencaranya menekan angka pengangguran. Sementara tidak ada regulasi yang membatasi perusahaan untuk merekrut TKA.

Itu semenjak berlakunya Permennaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) Nomor 35/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16/2015 tentang Tenaga Kerja Asing. Dulu sebelum berlaku Peraturan itu, ada aturan yang mengharuskan penempatan tenaga kerja 1 banding 10 antara tenaga kerja asing dan lokal, lebih banyak tenaga kerja lokal,
" kata Wawan kepada Banten Raya, Rabu (2/8).

Dijelaskan Wawan, jumlah TKA yang ditempatkan di Kota Cilegon sebanyak 700 lebih. Akan tetapi, yang mengurus administrasi di Kota Cilegon ada 156 orang. Selebihnya, adalah TKA yang bekerja di dua atau lebih lokasi kerja. "Misalnya TKA yang bekerja di Cilegon dan Serang mengurus IMTA (Izin Mendirikan Tenaga Asing) di Provinsi Banten. Kalau TKA yang kerja di Cilegon dan Sulawesi, itu ngurus IMTA-nya ke pusat," jelasnya.

Pengurusan administrasi TKA, tambah Wawan, yang diurus di Disnaker Kota Cilegon adalah Surat Ketetapan Retribus Daerah, sementara untuk IMTA berada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon. "Dari Januari sampai Juli sudah ada 156 orang yang mengurus di Cilegon. Itu juga termasuk TKA lama yang perpanjang kontrak," ucapnya.

Kebutuhan tenaga kerja di Kota Cilegon, tambah Wawan, memang tidak terlalu banyak. Tahun 2016 lalu saja, hanya ada penempatan tenaga kerja lokal sebanyak 712 orang. "Kalau yang paling banyak dicari itu tenaga industri, khususnya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan SMK. Kalau untuk perbankan itu ada cuma tidak terlalu banyak, itu tenaga S1 (Strata Satu) biasanya," tambahnya.

Wawan menegaskan, pemohon Kartu AK1 atau Kartu Kuning di Kota Cilegon selama 2017 sudah mencapai 3.400 orang. "Saat ini kita terus melakukan penekanan angka pengangguran. Salah satunya dengan jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang sedang merekrut tenaga kerja untuk melapor ke Disnaker," tegasnya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, dirinya belum mengetahui jika penempatan tenaga kerja asing lebih banyak dibandingkan penempatan tenaga kerja lokal. Ia juga meminta kepada Disnaker Kota Cilegon untuk rajin berkonsultasi dengan DPRD, agar permasalahan tersebut dapat ditangani bersama. "Kalau memang penempatan TKA lebih banyak karena adanya Permen yang baru, kita coba duduk bersama, apakah Permenaker yang tidak sejalan dengan kepentingan daerah bisa diselesaikan," katanya.

Ghoffar mengaku, beberapa peraturan dari pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah bisa saja dilakukan peninjauan. "Kita kan lagi mengurangi angka pengangguran, tapi ini malah penempatan tenaga kerja lokalnya sedikit. Namun terbitnya Permennaker 35/2015 itu kalau alasanya untuk memudahkan investai, kita juga tidak bisa menolak karena kita butuh investasi," akunya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh