Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 112 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 157 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Mantan Terpidana Boleh Nyalon


SERANG – KPU Provinsi Banten mamastikan bahwa mantan terpidana boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada Serentak 2018. Adapun syaratnya, yang bersangkutan harus mempublikasikan rekam jejak hitamnya kepada publik. Komisioner KPU Provinsi Banten Saeful Bahri mengatakan, aturan yang membolehkan mantan terpidana boleh ikut pilkada sudah diterapkan sejak 2016 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal serupa pun masih berlaku untuk Pilkada Serentak 2018.

“Itu kan keputusan UU. Dari peraturan sejak 2016 sudah berlaku, berdasarkan aturan itu mantan terpidana boleh mencalonkan atau dicalonkan,” ujarnya kepada wartawan di Sekretariat KPU Provinsi Banten, akhir pekan kemarin.

Mantan Ketua KPU Kota Cilegon itu menuturkan, selain harus memenuhi syarat pencalonan pada umumnya, mantan terpidana juga harus memenuhi syarat tambahan. Adapun syarat tambahan itu adalah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya sebagai eks penghuni hotel prodeo saat mendaftar ke KPU.

“Yang penting yang bersangkutan mempublikasikan di media cetak dan elektronik bahwa saya adalah mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman. Itu dilakukan agar tidak ada persoalan nantinya,” katanya.

Meski diperbolehkan, kata dia, namun tidak semua mantan narapidana bisa mencalonkan atau dicalonkan kepada calon kepala daerah. Namun sayang Saeful tak merinci mantan terpidana dengan kasus apa saja yang mendapat pengecualian.

“Ada yang tidak boleh, nggak semuanya mantan narapidana boleh ikut pilkada. Mungkin bisa dicek diaturannya untuk kriteria yang tidak boleh ikut,” ungkapnya. Untuk aturan mantan terpidana pada Pilkada Serentak 2018 tercantum pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pasal 4 ayat 1, huruf g disebutkan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Kemudian pada huruf h disebutkan, bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Huruf I, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, terkait hal tersebut hingga kini pihaknya belum menemukan adanya mantan terpidana yang akan mencalonkan atau dicalonkan kepada bakal calon Walikota Serang. Meski pun ada pihaknya akan tetap memberi pelayanan seperti kepada bakal calon lainnya.

"Kalau di Kota Serang belum ada ya, kalau ada juga tidak apa-apa kan ada aturannya yang penting syarat-syaratnya dipenuhi," pungkasnya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh